Maruli Siahaan Tinjau Lapas Tanjung Gusta, Soroti Over Kapasitas hingga Kesiapan Program MBG
MEDAN Anggota Komisi XIII DPR RI, Maruli Siahaan melakukan kunjungan kerja ke Lapas Kelas I Medan Tanjung Gusta untuk meninjau pelayanan w
PEMERINTAHAN
Medan – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) tengah mempercepat pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) di 24 kabupaten/kota sebagai amanat dari pemerintah pusat yang menargetkan seluruh daerah membentuk TTIS paling lambat akhir September 2025.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut, Erwin H. Harahap, menyampaikan bahwa minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi tantangan utama percepatan pembentukan TTIS. Saat ini, hanya terdapat 10 ASN di bidang persandian dan keamanan informasi yang harus menangani 33 kabupaten/kota.
"Belum ada pejabat fungsional sandi. Ini tidak hanya terjadi di provinsi, tetapi juga di hampir seluruh daerah di Sumut," ujar Erwin dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembentukan TTIS di Hotel JW Marriot Medan, Kamis (21/8/2025).
Erwin juga menambahkan, tantangan lainnya meliputi sarana dan prasarana yang belum memadai serta alokasi anggaran yang minim. Meski begitu, pihaknya optimis pembentukan TTIS dapat rampung sesuai target.
Saat ini, 24 daerah tengah dalam proses eksaminasi SK oleh Biro Hukum Setdaprovsu. Sementara 8 daerah lainnya termasuk Pemprov Sumut sudah membentuk dan mengoperasikan TTIS, di antaranya Kota Medan, Nias, Deliserdang, Labuhanbatu, Padangsidimpuan, Tebingtinggi, Pematangsiantar, dan Tanjungbalai.
Asisten Deputi Koordinasi Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber Kemenko Polhukam RI, Budi Eko P, menegaskan urgensi percepatan TTIS mengingat masih 42% dari 552 Pemda yang memiliki tim tersebut.
"Serangan siber seperti ke BPJS, KPU, Dukcapil jadi alarm penting. Pembentukan TTIS adalah keharusan untuk lindungi layanan digital pemerintah," ujar Budi.
Ia menyebut kehadirannya ke Sumut adalah bagian dari upaya koordinasi dan pendampingan. Ia menegaskan bahwa pembentukan TTIS harus dilakukan lebih dulu tahun ini, sementara peningkatan kapasitas SDM akan dimulai pada tahun berikutnya.
"Kami juga akan segera berkoordinasi dengan Bappenas terkait solusi pendanaan untuk mendukung percepatan ini," tambahnya.
Diskominfo Sumut sebelumnya telah mengeluarkan berbagai surat dan undangan asistensi, termasuk menindaklanjuti Surat Edaran Bersama Mendagri dan BSSN, untuk mempercepat proses ini.
Dengan koordinasi intens dan dukungan lintas lembaga, Sumut menargetkan rampungnya pembentukan TTIS di 24 daerah pada awal September 2025.
MEDAN Anggota Komisi XIII DPR RI, Maruli Siahaan melakukan kunjungan kerja ke Lapas Kelas I Medan Tanjung Gusta untuk meninjau pelayanan w
PEMERINTAHAN
MEDAN Anggota Komisi XIII DPR RI, Maruli Siahaan meninjau langsung kesiapan lembaga pemasyarakatan (lapas) dalam menjalankan program Satua
NASIONAL
JAKARTA Momen emosional terjadi usai sidang tuntutan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem
NASIONAL
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada perdagangan Kamis pagi (14/5/2026) terpantau stabil tanpa perubahan. Berda
EKONOMI
JAKARTA Polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah Komisi IX DPR RI mengungkap jumlah dapur MBG atau Sat
NASIONAL
JAKARTA Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.AP., menghadiri rapat koordinasi bersama jajaran Kementerian Sosial Republik Indonesia dala
PEMERINTAHAN
JAKARTA Rumitnya sistem perizinan usaha dan investasi di Indonesia kembali menjadi sorotan setelah Presiden Prabowo Subianto mengeluhkan l
NASIONAL
JAKARTA Polemik final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR tingkat Kalimantan Barat berbuntut panjang. Setelah viral di media sosial
NASIONAL
JAKARTA Tim Pengawas Haji DPR RI menyoroti maraknya kasus haji ilegal yang melibatkan warga negara Indonesia (WNI) di Arab Saudi. DPR meni
NASIONAL
BOGOR Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) akhirnya buka suara terkait viralnya kabar mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo y
HUKUM DAN KRIMINAL