Pasang Badan Soal Ijazah Gibran! Ketum Militan Gibran Sentil MK: Tidak Ditemukan Beda Sama Tidak Ada
JAKARTA Ketua Umum Militan Gibran, Andi Azwan, menilai pernyataan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak menemukan bukti Gibran Rakabuming Ra
POLITIK
JAKARTA - Rumitnya sistem perizinan usaha dan investasi di Indonesia kembali menjadi sorotan setelah Presiden Prabowo Subianto mengeluhkan lamanya proses pengurusan izin di Tanah Air. Partai Golkar menilai persoalan tersebut dipicu disharmoni regulasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, M. Sarmuji, mengatakan banyak aturan yang saling tumpang tindih sehingga membuat proses perizinan berjalan lambat dan tidak efisien.
"Salah satu faktornya memang disharmoni atau tumpang tindih regulasi baik di pusat maupun di daerah. Bahkan seperti terjadi rebutan kewenangan," ujar Sarmuji kepada wartawan, Kamis (14/5/2026).Baca Juga:
Menurutnya, lemahnya koordinasi antarlembaga juga menjadi penyebab utama sulitnya investasi berkembang cepat di Indonesia. Kondisi tersebut, kata dia, sudah berlangsung cukup lama dan hingga kini belum terselesaikan secara menyeluruh.
Sarmuji mengaku bersyukur Presiden Prabowo secara terbuka menyoroti persoalan birokrasi yang dianggap menghambat dunia usaha dan investasi nasional.
"Persoalan ini memang sudah lama terjadi dan terus diupayakan jalan keluarnya, tetapi belum juga terurai," katanya.
Sekjen Partai Golkar itu menilai pemerintah perlu segera melakukan sinkronisasi regulasi untuk memangkas hambatan investasi. Ia menyebut langkah deregulasi menjadi salah satu solusi yang harus kembali diperkuat.
"Harus disisir seluruh aturan yang membuat investasi terhambat. Dulu ada istilah deregulasi," ucapnya.
Selain itu, koordinasi vertikal dan horizontal antarinstansi pemerintah juga dinilai harus diperkuat agar pelayanan perizinan lebih cepat dan efektif.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengaku jengkel terhadap lambatnya proses pengurusan izin usaha di Indonesia. Ia menilai kondisi tersebut membuat banyak investor berpindah ke negara lain yang memiliki birokrasi lebih sederhana.
Dalam arahannya di acara penyerahan uang hasil rampasan Satgas Penertiban Kawasan Hutan di Kejaksaan Agung, Rabu (13/5/2026), Prabowo meminta seluruh kementerian dan lembaga memperbaiki sistem birokrasi.
"Permudah perizinan, jangan dipersulit," tegas Prabowo.
JAKARTA Ketua Umum Militan Gibran, Andi Azwan, menilai pernyataan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak menemukan bukti Gibran Rakabuming Ra
POLITIK
JAKARTA Jaksa penuntut umum (JPU) mengungkap dugaan penyamaran harta oleh mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sidang perkara dugaan korupsi proyek Waterfront City Kabupaten Samosir kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Febrie Adriansyah sepakat mengajukan eksepsi atau perlawanan
HUKUM DAN KRIMINAL
SOLO Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solo menegaskan proses verifikasi berkas persyaratan Gibran Rakabuming Raka saat maju pada Pilkada S
NASIONAL
KUTAI KARTANEGARA Seorang warga nyaris tenggelam setelah perahu ketinting yang ditumpanginya terbalik di perairan TM28 area GTS4, Kutai
PERISTIWA
DELI SERDANG DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara menyalurkan tali asih kepada 59 siswa yang terdampak dugaan gangguan kesehatan setelah meng
PENDIDIKAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan bekerja lebih agresif, terukur dan bero
PEMERINTAHAN
MEDAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua mantan bupati di Sumatera Utara terkait pengembangan kasus dugaan korupsi proyek pe
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menjadwalkan ulang pemeriksaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sebagai saksi dalam kasus duga
NASIONAL