Prabowo Keluhkan Izin Rumit, Golkar Bongkar Tumpang Tindih Regulasi Pusat dan Daerah

JAKARTA - Rumitnya sistem perizinan usaha dan investasi di Indonesia kembali menjadi sorotan setelah Presiden Prabowo Subianto mengeluhkan lamanya proses pengurusan izin di Tanah Air. Partai Golkar menilai persoalan tersebut dipicu disharmoni regulasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, M. Sarmuji, mengatakan banyak aturan yang saling tumpang tindih sehingga membuat proses perizinan berjalan lambat dan tidak efisien.

"Salah satu faktornya memang disharmoni atau tumpang tindih regulasi baik di pusat maupun di daerah. Bahkan seperti terjadi rebutan kewenangan," ujar Sarmuji kepada wartawan, Kamis (14/5/2026).

Baca Juga:

• DPR Soroti Haji Ilegal WNI, Imigrasi Diminta Perketat Pengawasan Jelang Puncak Haji 2026

Menurutnya, lemahnya koordinasi antarlembaga juga menjadi penyebab utama sulitnya investasi berkembang cepat di Indonesia. Kondisi tersebut, kata dia, sudah berlangsung cukup lama dan hingga kini belum terselesaikan secara menyeluruh.

Sarmuji mengaku bersyukur Presiden Prabowo secara terbuka menyoroti persoalan birokrasi yang dianggap menghambat dunia usaha dan investasi nasional.

"Persoalan ini memang sudah lama terjadi dan terus diupayakan jalan keluarnya, tetapi belum juga terurai," katanya.

Sekjen Partai Golkar itu menilai pemerintah perlu segera melakukan sinkronisasi regulasi untuk memangkas hambatan investasi. Ia menyebut langkah deregulasi menjadi salah satu solusi yang harus kembali diperkuat.

"Harus disisir seluruh aturan yang membuat investasi terhambat. Dulu ada istilah deregulasi," ucapnya.

Selain itu, koordinasi vertikal dan horizontal antarinstansi pemerintah juga dinilai harus diperkuat agar pelayanan perizinan lebih cepat dan efektif.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengaku jengkel terhadap lambatnya proses pengurusan izin usaha di Indonesia. Ia menilai kondisi tersebut membuat banyak investor berpindah ke negara lain yang memiliki birokrasi lebih sederhana.

Dalam arahannya di acara penyerahan uang hasil rampasan Satgas Penertiban Kawasan Hutan di Kejaksaan Agung, Rabu (13/5/2026), Prabowo meminta seluruh kementerian dan lembaga memperbaiki sistem birokrasi.

"Permudah perizinan, jangan dipersulit," tegas Prabowo.

Prabowo juga membandingkan proses perizinan di Indonesia dengan negara lain yang disebut hanya membutuhkan waktu dua minggu. Sementara di Indonesia, proses serupa bisa memakan waktu hingga satu sampai dua tahun.

Menurutnya, pemerintah harus segera melakukan reformasi birokrasi agar iklim investasi Indonesia lebih kompetitif dan mampu menarik investor asing maupun domestik.*

(d/dh)

DPR Soroti Haji Ilegal WNI, Imigrasi Diminta Perketat Pengawasan Jelang Puncak Haji 2026

Heboh Dugaan Pungli Haji di Makkah, PPIH Pastikan Biaya Tambahan Bukan Pungutan Ilegal

Kasus Korupsi Ombudsman RI Melebar: Kejagung Ungkap Dugaan Jual Beli LAHP, Uang Rp600 Juta Dikembalikan PT Toshida

Rupiah Tembus Rp17.500, Menkeu Purbaya: Tak Perlu Panik, Tak Seburuk Krisis Moneter 1998

IHSG Terkoreksi Usai MSCI Keluarkan 18 Saham Indonesia, OJK Sebut Pergerakan Masih Wajar dan Terkendali

Menlu Singapura Soroti Selat Malaka dan Hormuz, Sebut Kerja Sama RI Jadi Contoh Stabilitas Dunia