Katakan Tidak pada Dinasti! Warga Deli Serdang Ingin Pemimpin Baru!

SUMUT-Warga Deli Serdang sepakat menolak bupati dinasti yang akan memimpin daerah mereka selama lima tahun ke depan. Penolakan ini diwujudkan dengan pemasangan spanduk bertuliskan “Kami warga Deli Serdang menolak dinasti” yang hingga kini belum diketahui siapa yang memasangnya. Dilihat dari tekstur tulisan di baliho tersebut, pemasangan sepertinya dilakukan secara spontan, menunjukkan bahwa warga Deli Serdang menginginkan perubahan.

Pemasangan baliho ini menandakan bahwa warga Deli Serdang dengan tegas menolak calon bupati Deli Serdang, dr. Asriludin Tambunan, yang merupakan anak dari Amri Tambunan serta keponakan Ashari Tambunan yang telah menjabat sebagai bupati selama 20 tahun.

Baliho yang terpampang di pagar sekitar kantor bupati Deli Serdang mendapat dukungan dari warga yang melintas. Seorang warga Lubuk Deli Serdang berinisial H menyatakan,

“Bagus ini, bang. Warga Deli Serdang muak melihat mereka saja yang mau jadi pemimpin di kabupaten ini,” saat diwawancarai oleh wartawan bitvonline.com pada Jumat (19/7/2024).

Meskipun baliho terlihat kusam, makna tulisan tersebut sangat menyentuh keinginan warga Deli Serdang selama ini. Baliho tersebut menjadi tontonan warga yang melintas dan menyebabkan sedikit kemacetan di depannya.

Namun, baliho itu kemudian dicabut oleh orang-orang yang mendukung bakal calon bupati dr. Aci. Seorang emak-emak yang melihat kejadian itu mengatakan, “Tadi dicabut baliho itu, bang. Kayaknya preman yang cabut.”

 Heboh Mundurnya Aci dari ASN

Kalangan ASN di Deli Serdang, khususnya di dinas kesehatan, heboh dengan kabar bahwa dr. Asriludin Tambunan akan mengundurkan diri dari ASN pada akhir Juli 2024 setelah diketahui mendapat mandat dari Partai PDI Perjuangan untuk mencalonkan diri menjadi bupati. Kabar ini membuat segenap kalangan ASN sujud syukur karena mereka merasa terlepas dari belenggu kekejaman selama dr. Aci memimpin.

“Kami tadi dengar dari kawan-kawan bahwa beliau itu mundur dari ASN,” ungkap beberapa ASN yang tak mau namanya disebut karena takut dipindah tugas, sebuah ancaman yang sering mereka terima.

Kabar mundurnya dr. Aci sudah santer terdengar dan kini menunggu putusan dari PJ bupati terkait hal tersebut.

Sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang diterbitkan pada 16 Mei 2024, terdapat konsekuensi bagi para penjabat (PJ) kepala daerah yang ingin mengikuti Pilkada Serentak 2024. Dalam surat tersebut, Tito menegaskan bahwa mereka harus mundur sebagai aparatur sipil negara (ASN) paling lambat 40 hari sebelum pendaftaran pasangan calon.

(KRISNA)