Sri Mulyani: Tidak Ada Yang Senang Dipajaki, Tapi Ini Tugas!

JAKARTA -Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa mengumpulkan pajak adalah tugas berat yang diemban Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Menurutnya, pekerjaan tersebut tidak hanya merupakan tanggung jawab besar, tetapi juga menimbulkan beban yang luar biasa berat. Dalam sambutannya di acara Spectaxcular yang berlangsung di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada Minggu (14/7/2024), Sri Mulyani mengungkapkan bahwa tugas ini adalah amanat konstitusi yang harus dijalankan demi kepentingan negara dan masyarakat.

“Tidak ada orang, siapapun, yang senang dipajaki, tidak ada. Tapi ini adalah tugas konstitusi dan tugas negara,” ujar Sri Mulyani. Beliau menekankan bahwa meskipun pekerjaan ini tidak menyenangkan publik, manfaat pajak yang dihimpun akan kembali kepada masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan.

Tantangan dan Beban Berat DJP

Sri Mulyani menyadari betul bahwa tugas yang diemban oleh DJP bukanlah pekerjaan ringan. “Saya tahu pekerjaan Anda tidak mudah, bukan pekerjaan kaleng-kaleng istilahnya. Pekerjaan ini memberikan sebuah tanggung jawab yang luar biasa besar dan juga menimbulkan beban yang sangat-sangat besar,” jelasnya. Tantangan ini ditambah dengan persepsi publik yang sering kali kurang positif terhadap DJP.

Beliau mengapresiasi kerja keras seluruh pegawai DJP yang terus berusaha menghimpun pajak demi mendukung pembangunan negara. Sri Mulyani juga menyoroti pentingnya peran pajak dalam menjaga stabilitas perekonomian, terutama di tengah kondisi global yang tidak menentu. “Jadi Anda melakukan sebuah tugas yang luar biasa. Tugas negara amanat konstitusi yang tidak menyenangkan publik tapi manfaatnya luar biasa untuk masyarakat publik dan perekonomian. Itu tugas yang tidak mudah,” tambahnya.

Peran Pajak dalam Sejarah Perekonomian Indonesia

Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani juga mengulas kembali sejarah perekonomian Indonesia yang dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Pada tahun 1983, misalnya, Indonesia mengalami booming minyak yang menyebabkan harga minyak naik dari US$ 12 menjadi US$ 24. Pada saat itu, Indonesia juga melakukan liberalisasi di sektor keuangan.

Selain itu, Sri Mulyani mengingatkan bahwa posisi geografis Indonesia yang berada di ring of fire membuat negara ini rentan terhadap bencana alam. Perubahan iklim yang sedang berlangsung juga berdampak signifikan terhadap perekonomian.

Memasuki tahun 2000, perubahan teknologi digital yang cepat mengubah gaya hidup dan cara bekerja serta berdampak besar pada perekonomian. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia juga menjadi badai besar yang mengguncang perekonomian global, termasuk Indonesia. “Dan itu penerimaan pajak pasti terpukul. Dan kemudian kita menghadapi krisis keuangan di Indonesia, krisis keuangan global. Jadi teman-teman pajak semuanya mengikuti sebuah episode di dalam perekonomian Indonesia yang dipengaruhi oleh ekonomi dunia,” paparnya.

DJP: Pilar Utama di Tengah Gejolak Ekonomi

Sri Mulyani menekankan bahwa di tengah naik-turunnya kondisi perekonomian, DJP selalu hadir dan menjadi andalan. “Di setiap naik, turun, gejolak atau sedang terjadi boom kita semua bertanggung jawab. Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, dalam susah, dalam senang, dalam ups and downs, Anda adalah institusi yang diandalkan,” tegasnya.

Beliau mengakhiri sambutannya dengan harapan agar seluruh pegawai DJP terus bersemangat dalam menjalankan tugas mereka. Meskipun tugas ini berat dan tidak selalu mendapatkan apresiasi dari publik, manfaat yang dihasilkan dari pajak sangat besar bagi pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat.

(N/014)