Langkat dan Binjai Diterjang Banjir, Air Rendam Permukiman hingga Pinggang Orang Dewasa
LANGKAT Banjir melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Langkat dan Kota Binjai, Sumatera Utara, pada Senin, 12 Oktober 2026. Di Kabupaten
PERISTIWA
JAKARTA -Syahrul Yasin Limpo (SYL), mantan Menteri Pertanian, kembali menjadi sorotan setelah ia memohon kepada majelis hakim untuk memberikan kebebasan dalam sidang pleidoi yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (5/7). Di usianya yang telah mencapai 70 tahun, SYL mengharapkan keadilan dan kesempatan untuk menghabiskan sisa hidupnya bersama keluarga.
Permohonan bebas tersebut dilayangkan SYL dengan alasan bahwa dirinya tidak bersalah atas tuduhan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam pembelaannya, SYL menyatakan bahwa ia bukanlah seorang penjahat atau pemeras, melainkan seorang pejuang yang telah mengabdi kepada negara sepanjang kariernya.
“Saya bukan penjahat, apalagi pemeras. Saya bukan pengkhianat, tapi saya adalah pejuang,” ujar SYL dengan suara bergetar penuh emosi di hadapan majelis hakim.
Lebih lanjut, SYL mengungkapkan penyesalan atas perbuatannya dan menyatakan kesiapannya untuk bertanggung jawab jika terbukti bersalah. Namun, ia berharap dapat dibebaskan agar dapat menghabiskan waktu yang tersisa bersama keluarganya.
“Namun saya ingin bebas dan berkumpul kembali dengan keluarga tercinta di sisa hidup saya, di umur 70 tahun ini. Berdasarkan hal-hal di atas, maka saya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim atas izin Allah SWT dan dilandasi hati nurani untuk memutuskan kepada saya putusan bebas atau putusan yang seadil-adilnya,” tutup SYL dengan haru.
Permohonan ini menjadi bagian dari upaya pembelaan SYL setelah sebelumnya ia dituntut 12 tahun penjara oleh JPU KPK. Jaksa meyakini SYL terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima uang pungutan liar (pungli) sebesar Rp 44,7 miliar. Uang tersebut diduga berasal dari pungli yang dilakukan terhadap pejabat di Kementerian Pertanian.
Jaksa juga menyebut bahwa uang hasil pungli tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi SYL dan keluarganya. Selain hukuman penjara, SYL juga dituntut untuk membayar denda sebesar Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan, serta uang pengganti sebesar Rp 44.269.777.204 dan USD 30.000, yang dikurangi dengan jumlah uang yang disita dan dirampas dalam perkara ini.
Sidang pleidoi yang digelar hari ini menjadi momen penting bagi SYL dalam mencari keadilan. Di sisi lain, JPU KPK tetap teguh pada keyakinannya bahwa SYL bersalah atas tuduhan korupsi yang diajukan. Perjalanan kasus ini tentunya akan menarik perhatian publik, mengingat posisi SYL sebagai mantan pejabat tinggi negara dan besarnya nilai korupsi yang dituduhkan.
Majelis hakim diharapkan dapat mempertimbangkan semua aspek, baik dari pihak terdakwa maupun JPU, dalam memberikan putusan yang adil dan bijaksana. Keadilan yang ditegakkan akan menjadi cerminan dari integritas sistem hukum di Indonesia, sekaligus memberikan pesan yang kuat tentang komitmen negara dalam memberantas korupsi.
Sebagai publik, kita berharap agar proses hukum ini berjalan dengan transparan dan objektif, sehingga kebenaran dapat terungkap dan keadilan dapat ditegakkan tanpa pandang bulu. Perkara ini juga menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, terutama bagi para pejabat yang diberi amanah untuk mengabdi kepada negara.
(N/014)
LANGKAT Banjir melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Langkat dan Kota Binjai, Sumatera Utara, pada Senin, 12 Oktober 2026. Di Kabupaten
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memperkuat akses pelayanan hukum hingga tingkat desa dan kelurahan melalui pening
PEMERINTAHAN
MEDAN Polrestabes Medan menangkap empat pria yang diduga terlibat dalam aksi pencurian dengan kekerasan atau begal di sejumlah wilayah Sum
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ahmad Khozinuddin bersama Aliansi Rakyat Menggugat dan organisasi Pengacara Jawara Bela Umat (Pejabat) mendatangi Gedung DPR RI, J
POLITIK
MEDAN Satlantas Polrestabes Medan merilis jadwal dan lokasi layanan mobil Surat Izin Mengemudi (SIM) Keliling untuk periode 1218 Oktober
NASIONAL
MEDAN Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) H. Adam Malik Medan meraih dua penghargaan nasional dalam ajang PERSI Award 2026. Prestasi tersebut me
KESEHATAN
MEDAN Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) melakukan intervensi pasar untuk menekan kenaikan harga cabai
EKONOMI
JAKARTA Pengacara Hotman Paris Hutapea menyindir Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Rocky Gerung setelah menyarankan Wakil P
POLITIK
KISARAN Seorang pria bernama Agung Gunawan (25) diduga menjadi korban penganiayaan dan penyekapan oleh dua orang yang diduga debt collecto
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku terus berupaya mengoptimalkan pemenuhan hakhak warga binaan pemasyaraka
HUKUM DAN KRIMINAL