JAKARTA -Aparat kepolisian dari Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di dua lokasi terkait dugaan korupsi proyek Pengadaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada tahun 2020. Penggeledahan yang dilakukan pada Kamis (4/7) malam tersebut telah menghasilkan sejumlah barang bukti yang disita.
Menurut Wadirtipikor Bareskrim Polri, Kombes Pol Arief Adiharsa, barang bukti yang berhasil disita termasuk dokumen elektronik dan beberapa perangkat gawai seperti telepon seluler, laptop, flashdisk, HDD, dan CPU komputer. Penggeledahan dilakukan di Kantor Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian ESDM dan Kantor Ditjen EBTKE.
“Proyek ini telah berjalan sejak tahun 2020 dengan lokasi tersebar di seluruh Indonesia, terbagi menjadi tiga wilayah: barat, tengah, dan timur. Saat ini, penyidikan difokuskan pada wilayah tengah,” ungkap Arief dalam konfirmasinya.
Baca Juga:
Arief menjelaskan bahwa penyelidikan ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan yang merupakan indikasi tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan dan pelaksanaan proyek PJUTS di Ditjen EBTKE Kementerian ESDM. Kerugian negara akibat kasus ini masih dalam proses penghitungan, namun dugaan sementara menyebutkan nilai kerugian mencapai miliaran rupiah.
“Dari nilai kontrak di wilayah tengah saja sekitar Rp 108 miliar, dengan dugaan kerugian sementara sekitar Rp 64 miliar. Nilai ini masih dalam proses perhitungan oleh ahli,” tambahnya.
Baca Juga:
Kasus ini mencuat sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap korupsi di sektor energi dan sumber daya mineral, yang menjadi sorotan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Bareskrim Polri berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini guna memastikan keadilan dan keberlanjutan pembangunan nasional.
(N/014)
MANDAILING NATAL Dugaan penyalahgunaan Dana Desa kembali mencuat. Kali ini, laporan masyarakat datang dari Desa Hutagodang Muda, Kecamat
Hukum dan Kriminal
MALANG Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah resmi mencabut paspor milik Riza
Nasional
SUBULUSSALAM Sebuah kasus dugaan kekerasan seksual yang sangat memprihatinkan melibatkan anak perempuan berusia 13 tahun terungkap di Ko
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Masalah rem blong masih menjadi salah satu penyebab utama kecelakaan fatal di jalan raya Indonesia. Kondisi ini menjadi momok me
Sains & Teknologi
NIAS SELATAN Pemerintah Kabupaten Nias Selatan memiliki payung hukum yang cukup tegas untuk mengatur transparansi pengelolaan dana desa,
Pemerintahan
JAKARTA Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa kenaikan harga beras terus meluas secara nasional dan terjadi di 219 kabupaten/kota
Ekonomi
PADANG Insiden pembubaran aktivitas ibadah di rumah doa Jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) di Padang, Sumatera Barat, menuai p
Nasional
JAKARTA Pemerintah Singapura memastikan bahwa mantan staf khusus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jurist Tan, yang kini menjadi ter
Hukum dan Kriminal
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyelenggarakan acara nonton bareng (nobar) Final Piala AFF U23 yang mempertemukan Indonesia dan Vietnam,
Nasional
MEDAN Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah I Medan, Ridho Pamungkas, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakuka
Ekonomi