Wali Kota Medan: Rumah Anak SIGAP Harus Berjalan Berkelanjutan, Bukan Hanya Launching
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan dukungan terhadap pelaksanaan program Rumah Anak SIGAP yang digagas Tanoto Fou
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH - Pemerintah Aceh resmi menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Jumat (10/4/2026). Kebijakan ini menjadi bagian dari transformasi sistem kerja birokrasi yang lebih fleksibel dan berbasis kinerja.
Penerapan WFH mengacu pada sejumlah regulasi, di antaranya Surat Edaran Kementerian PANRB Nomor 3 Tahun 2026 serta aturan dari Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Aceh.Baca Juga:
Asisten Administrasi Umum Setda Aceh, A. Murtala, mengatakan kebijakan ini bukan sekadar perubahan lokasi kerja, melainkan transformasi pola kerja ASN.
"WFH ini bukan hanya soal bekerja dari rumah, tetapi perubahan pola kerja ASN yang menekankan pada hasil, produktivitas, dan akuntabilitas," ujarnya.
Ia menjelaskan, pelaksanaan WFH disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perangkat daerah. ASN dapat bekerja fleksibel antara rumah dan kantor tanpa mengurangi kualitas kinerja.
Meski begitu, layanan publik tetap menjadi prioritas. Unit kerja yang berhubungan langsung dengan masyarakat diwajibkan tetap memberikan pelayanan optimal, baik secara digital maupun tatap muka terbatas.
Untuk menjaga kinerja, pemerintah menerapkan sistem pengawasan melalui laporan kerja dan evaluasi berkala oleh pimpinan.
"Fleksibilitas kerja harus diimbangi disiplin tinggi. ASN wajib memenuhi target kerja dan menjaga kualitas pelayanan," tegasnya.
Pemerintah Aceh memastikan kebijakan ini tidak akan mengganggu stabilitas administrasi. Koordinasi antarinstansi tetap berjalan dengan dukungan teknologi informasi.
Dengan kebijakan ini, Pemprov Aceh optimistis dapat menciptakan birokrasi yang lebih efisien, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.*
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan dukungan terhadap pelaksanaan program Rumah Anak SIGAP yang digagas Tanoto Fou
PEMERINTAHAN
BINJAI Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Binjai menggandeng Bank Mandiri dalam upaya memperkuat sinergi program pencegahan dan pember
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerima bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia berupa sapi kurban berbobot 1,
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto yang pernah menyatakan akan mengambil unsur terbaik dari sosialisme dan kapitalisme dinilai tengah mem
EKONOMI
JAKARTA Sejumlah asosiasi petani hingga pelaku usaha kelapa sawit mengadukan anjloknya harga Tanda Buah Segar (TBS) kepada Wakil Menteri
PERTANIAN AGRIBISNIS
LAOS Tim penyelamat gabungan Laos dan Thailand bersama sejumlah ahli internasional berpacu dengan waktu untuk mengevakuasi tujuh warga d
INTERNASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Yorrys Raweyai menilai praktik eksploitasi sumber daya alam di Papua bukanlah fenomena
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang menyatakan pihaknya mendukung langkah pemerintah dalam melakukan efisiens
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) oleh aparatur sipil
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,3 triliun untuk pembangunan infrastruktur pada tahun 2026.
PEMERINTAHAN