Kualitas Udara Medan Tidak Sehat, Dinkes Imbau Warga Pakai Masker dan Kurangi Aktivitas di Luar
MEDAN Dinas Kesehatan Kota Medan mengimbau masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah menyusul kualitas udara yang ma
PERISTIWA
BANDA ACEH - Pemerintah Aceh resmi menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Jumat (10/4/2026). Kebijakan ini menjadi bagian dari transformasi sistem kerja birokrasi yang lebih fleksibel dan berbasis kinerja.
Penerapan WFH mengacu pada sejumlah regulasi, di antaranya Surat Edaran Kementerian PANRB Nomor 3 Tahun 2026 serta aturan dari Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Aceh.Baca Juga:
Asisten Administrasi Umum Setda Aceh, A. Murtala, mengatakan kebijakan ini bukan sekadar perubahan lokasi kerja, melainkan transformasi pola kerja ASN.
"WFH ini bukan hanya soal bekerja dari rumah, tetapi perubahan pola kerja ASN yang menekankan pada hasil, produktivitas, dan akuntabilitas," ujarnya.
Ia menjelaskan, pelaksanaan WFH disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perangkat daerah. ASN dapat bekerja fleksibel antara rumah dan kantor tanpa mengurangi kualitas kinerja.
Meski begitu, layanan publik tetap menjadi prioritas. Unit kerja yang berhubungan langsung dengan masyarakat diwajibkan tetap memberikan pelayanan optimal, baik secara digital maupun tatap muka terbatas.
Untuk menjaga kinerja, pemerintah menerapkan sistem pengawasan melalui laporan kerja dan evaluasi berkala oleh pimpinan.
"Fleksibilitas kerja harus diimbangi disiplin tinggi. ASN wajib memenuhi target kerja dan menjaga kualitas pelayanan," tegasnya.
Pemerintah Aceh memastikan kebijakan ini tidak akan mengganggu stabilitas administrasi. Koordinasi antarinstansi tetap berjalan dengan dukungan teknologi informasi.
Dengan kebijakan ini, Pemprov Aceh optimistis dapat menciptakan birokrasi yang lebih efisien, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.*
MEDAN Dinas Kesehatan Kota Medan mengimbau masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah menyusul kualitas udara yang ma
PERISTIWA
JAKARTA Penilaian masyarakat terhadap arah perjalanan bangsa Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengalami penuru
NASIONAL
BINJAI Aksi demonstrasi yang menuntut perbaikan jalan rusak dan sejumlah persoalan lainnya di Kantor Wali Kota Binjai, Sumatera Utara, b
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menangkap dua orang yang diduga terlibat dalam peredaran vape yang mengandung etom
HUKUM DAN KRIMINAL
BATUBARA Pesepak bola muda asal Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, Fadilla, turut mengantarkan Timnas Putri Indonesia U17 lolos ke pu
OLAHRAGA
MEDAN Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi A DPRD Sumatera Utara terkait kematian Winda Lorenza Gowasa, mantan istri Brigadir I, terpaksa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Direktur Utama PT Danrus Utama Engineering, Averias Sarumaha, divonis lepas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Medan dalam perka
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Anggota DPRD Sumatera Utara, Dhody Thahir, keluar dari tahanan Polda Sumatera Utara setelah Pengadilan Negeri (PN) Medan menyataka
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian menegaskan pentingnya koordinasi lintas instansi untuk menyelesaikan persoalan pertanahan
PEMERINTAHAN
ASAHAN Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Asahan menyoroti pentingnya ketertiban administrasi dan
PEMERINTAHAN