Pemko Medan Akan Gaji Juru Parkir, DPRD Pertanyakan Sumber Anggaran

MEDAN -Wali Kota Medan Bobby Nasution mengumumkan bahwa sebanyak 1.700 juru parkir (jukir) di kota Medan akan mendapatkan gaji bulanan sebesar Rp 2,5 juta setelah sistem parkir berlangganan resmi diterapkan. Namun, gaji tersebut belum termasuk potongan wajib seperti BPJS dan lain-lain.

Pengumuman ini menimbulkan berbagai reaksi, termasuk dari Ketua Fraksi PKS DPRD Medan, Syaiful Ramadhan. Menurut Syaiful, banyak fraksi di DPRD Medan yang mempertanyakan sumber anggaran untuk menggaji para jukir tersebut. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya belum menerima penjelasan mengenai dasar penetapan besaran gaji sebesar Rp 2,5 juta per bulan.

“Terkait gaji yang akan diterima jukir pada sistem berlangganan sempat jadi pembicaraan kami baik dari pihak fraksi maupun komisi,” ujar Syaiful.

Pertanyaan Anggaran

Syaiful menekankan bahwa hingga saat ini, pihak Pemko Medan belum membahas anggaran gaji para jukir dengan DPRD Medan ataupun dengan Komisi IV yang membidangi hal tersebut. Ia mempertanyakan apakah penggajian ini akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau tidak.

“Apakah dalam penggajian ini dibebankan oleh APBD atau tidak itu kami juga belum mendapat kejelasan,” tegasnya.

Sejauh ini, Komisi IV DPRD Medan sedang mengagendakan rapat pertemuan dengan Dinas Perhubungan (Dishub) untuk mempertanyakan sistem pembayaran gaji jukir tersebut. Syaiful menjelaskan bahwa rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dishub dijadwalkan akan berlangsung dalam minggu ini.

“Dalam minggu ini kalau tidak salah Komisi IV ada RDP dengan Dishub. Inilah kita mau mendengar penjelasan terlebih dahulu terkait anggaran gaji yang akan diberikan ke jukir,” terangnya.

Sistem Pembayaran Gaji Belum Jelas

Secara teknis, Syaiful mengungkapkan bahwa hingga saat ini tidak ada anggota fraksi dan komisi yang mengetahui sistem pembayaran gaji tersebut. Ia menambahkan bahwa semua laporan yang diterimanya masih mempertanyakan sistem pembayaran gaji jukir.

“Sampai hari ini laporan yang saya dengar semua masih mempertanyakan sistem pembayaran gaji. Tapi coba jelasnya ke Komisi IV,” jelasnya.

Ketika Tribun Medan mencoba mengkonfirmasi hal ini kepada anggota Komisi IV DPRD Medan, tidak ada satu pun yang merespon, mulai dari koordinator, wakil, hingga anggota komisi IV.

Dukungan Wali Kota Bobby Nasution

Wali Kota Bobby Nasution, dalam pengumumannya, menyatakan bahwa pemberian gaji bulanan bagi juru parkir merupakan langkah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Sistem parkir berlangganan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan parkir di kota Medan.

Namun, Bobby juga menekankan bahwa untuk menjalankan sistem ini dengan baik, dukungan dari berbagai pihak, termasuk DPRD Medan, sangat dibutuhkan. “Kami sadar betul posisi kita mengemban tugas yang sangat berat maka dari awal kami sampaikan kami butuh dukungan teman-teman sekalian,” kata Bobby.

Respons Masyarakat

Pengumuman ini mendapat tanggapan beragam dari masyarakat. Beberapa warga mengapresiasi langkah Pemko Medan yang dianggap dapat memberikan jaminan penghasilan tetap bagi juru parkir. Namun, tidak sedikit juga yang mempertanyakan sumber dana untuk membayar gaji tersebut, mengingat beban anggaran kota yang sudah cukup besar.

Kesimpulan

Penggajian juru parkir di Medan sebesar Rp 2,5 juta per bulan menjadi isu penting yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut dari Pemko Medan. DPRD Medan, melalui Komisi IV, berencana untuk melakukan rapat dengan Dishub guna membahas sumber anggaran dan sistem pembayaran gaji tersebut. Dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk memastikan sistem parkir berlangganan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

(N/014)