Puan Soal Dirjen Aptika Kominfo Mundur: Kalau Lalai Ya Tanggung Jawab

JAKARTA – Keputusan Semuel Abrijani Pangerapan untuk mundur dari jabatannya sebagai Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengundang perhatian, terutama setelah serangan siber yang menghantam server Pusat Data Nasional (PDN). Respons dari Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti keseriusan masalah ini yang telah dibahas dalam Komisi I DPR.

Puan menyatakan bahwa insiden ini seharusnya tidak terjadi dan menekankan perlunya evaluasi konkret terhadap kejadian tersebut serta langkah-langkah tindak lanjut yang perlu diambil. “Ini adalah hal yang menurut kami di DPR sudah dibahas di Komisi I, hal yang seharusnya tidak terjadi seperti ini. Jadi secara konkret dievaluasi kemudian tindak lanjutnya seperti apa,” ungkap Puan dalam keterangannya kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, hari Kamis (4/7).

Semuel mengambil langkah mundur sebagai bentuk tanggung jawab atas serangan siber yang mengenkripsi data di server PDN, yang mengakibatkan ketidakmampuan akses bagi tenant dari lembaga negara, kementerian, dan pemerintah daerah. “Kejadian ini bagaimana pun secara teknis tanggung jawab saya sebagai Dirjen pengampu transformasi pemerintahan secara teknis,” jelas Semuel.

Namun, Ketua DPP PDIP ini menanggapi keputusan Semuel dengan sikap diplomatis, menyatakan bahwa pihak yang merasa bertanggung jawab atau lalai sebaiknya melakukan introspeksi diri. Ketika ditanya apakah Menteri Kominfo, Budi Arie Setiadi, harus ikut mundur sebagai respons atas kejadian ini, Puan menegaskan bahwa hal tersebut merupakan ranah Presiden Joko Widodo untuk dievaluasi.

Serangan siber terhadap PDN yang menyebabkan gangguan serius ini telah memicu respons berbagai pihak terkait keamanan dan integritas data pemerintahan. Sejumlah langkah evaluasi dan perbaikan diharapkan akan diambil untuk mengantisipasi kejadian serupa di masa depan.

Dengan demikian, peristiwa pengunduran diri Semuel Abrijani Pangerapan dari Aptika Kemenkominfo menjadi sorotan penting dalam upaya pemulihan dan penguatan sistem keamanan informasi pemerintah di Indonesia.

(N/014)