Menkeu Purbaya Minta Masyarakat Tenang: Harga BBM Subsidi Tidak Akan Naik Hingga Akhir 2026
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, seperti
EKONOMI
IKN -Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, mengumumkan bahwa sejumlah formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) khusus telah disiapkan untuk bekerja di Ibu Kota Nusantara (IKN). Pengumuman ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan dan operasionalisasi IKN sebagai pusat pemerintahan baru.
Azwar menyatakan bahwa total formasi yang telah disiapkan mencapai 130.341 posisi di instansi pemerintah pusat. Dari jumlah tersebut, 600 formasi dialokasikan untuk Otorita IKN dan 40.021 formasi untuk berbagai kementerian/lembaga yang akan berkantor di IKN. “Terkait pengadaan CPNS khusus di 2024, kami ingin menyampaikan bahwa sampai saat ini sudah ada formasi 130.341 di instansi pemerintah pusat, di dalamnya nanti akan ada 600 formasi untuk Otorita IKN, kemudian 40.021 formasi untuk kementerian/lembaga yang akan ada di IKN,” ujar Azwar dikutip Antara, Rabu (3/7/2024).
Dalam upaya mendukung keterlibatan masyarakat lokal, pemerintah memberikan afirmasi khusus bagi putra/putri Kalimantan. Sebanyak 5 persen dari 40.021 formasi CPNS untuk kementerian/lembaga di IKN dialokasikan khusus untuk putra/putri terbaik Kalimantan. “Sehingga tadi diputuskan untuk tahap awal akan ada afirmasi 5 persen untuk putra/putri Kalimantan terbaik, menjadi bagian dari 40 ribu formasi ASN yang akan dibuka Juli-Agustus. Artinya ada 2.000 putra/putri Kalimantan terbaik yang diberi ruang afirmasi di formasi fresh graduate di IKN,” tutur Azwar.
Selain pengadaan formasi CPNS baru, pemerintah juga menyiapkan skenario pemindahan aparatur sipil negara (ASN) dari Jakarta ke IKN secara bertahap. Hal ini bertujuan untuk memastikan kelancaran transisi operasional pemerintah pusat ke IKN. “Adapun selain mengalokasikan formasi CPNS khusus untuk di IKN, pemerintah juga menyiapkan skenario pemindahan ASN dari Jakarta ke IKN secara bertahap, serta akan melakukan mutasi PNS dari pemerintah daerah sekitar IKN,” jelas Azwar.
Mutasi PNS dari pemerintah daerah di sekitar IKN akan dilakukan melalui seleksi terbuka yang kompetitif. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa ASN yang dipindahkan atau dimutasi adalah yang berkualifikasi tinggi dan memiliki talenta digital serta kemampuan multitasking. “Ini supaya mereka yang pindah atau mutasi dari pemda sekitar Kalimantan juga terdiri dari ASN yang berkualifikasi tinggi, talenta digital, multitasking, yang bisa memberi layanan secara digital dan sebagaimana standar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,” tambahnya.
Langkah-langkah ini diharapkan dapat mendukung pembangunan dan pengoperasian IKN dengan tenaga kerja yang kompeten dan berdedikasi tinggi. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa IKN tidak hanya menjadi pusat pemerintahan yang modern tetapi juga berfungsi secara efektif dan efisien.
(N/014)
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, seperti
EKONOMI
MEDAN Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Sulaiman Harahap, menegaskan bahwa kebijakan One Day No Car (ODNC
PEMERINTAHAN
JAKARTA Selebgram Inara Rusli, yang kini memilih menggunakan nama panggung baru, Inara Sati, kembali mencuri perhatian publik dengan cerit
ENTERTAINMENT
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menegaskan bahwa Kejaksaan Agung (Kejagung) perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut terh
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil lima saksi dari biro perjalanan atau travel agent terkait dugaan korupsi d
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kapoksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas, menilai bahwa rancangan UndangUndang (RUU) Pera
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Oce Madril mengusulkan pembentukan lembaga khusus yang akan mengelola aset ra
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi serius isu yang beredar di kalangan internal Kementerian Keuangan (Kemen
EKONOMI
JAKARTA Komisi III DPR kembali mengundang sejumlah pakar untuk memberikan masukan terkait Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset,
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution mengumumkan penerapan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN
PEMERINTAHAN