Viral Ucapan Saiful Mujani soal “Jatuhkan Prabowo”, Istana Pilih Santai: Presiden Fokus Urusan Besar
JAKARTA Istana Kepresidenan merespons santai video viral pengamat politik Saiful Mujani yang menyinggung soal menjatuhkan Presiden Pra
NASIONAL
jakarta -Ribuan massa dari berbagai kelompok buruh dan aliansi masyarakat sipil berkumpul di kawasan Patung Kuda, Jakarta, pada Kamis (27/6/2024), menggelar aksi demonstrasi besar-besaran. Mereka menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera mencabut Undang-Undang (UU) Tabungan Perumahan Rakyat Tapera Nomor 4 Tahun 2016, yang dinilai merugikan rakyat.
Koordinator Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK), Sunarno, yang menjadi salah satu perwakilan dari koalisi massa, dengan tegas menyuarakan kekecewaan terhadap kebijakan Tapera saat ini. Menurutnya, program ini tidak secara langsung mengalokasikan dana untuk pembangunan perumahan rakyat seperti yang dijanjikan, melainkan lebih kepada penghimpunan dan investasi dana rakyat pada sektor keuangan, termasuk surat berharga negara dan obligasi.
“Uang yang dihimpun erat kaitannya dengan pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) dan Proyek Strategis Nasional, bukan untuk kepentingan langsung rakyat dalam mendapatkan hunian yang layak,” ungkap Sunarno dengan nada tegas.
Aksi demonstrasi ini tidak hanya menyoroti masalah Tapera, namun juga merumuskan beberapa tuntutan penting kepada pemerintah, antara lain:
Mencabut UU Tapera dan Peraturan Turunannya: Massa menuntut pemerintah untuk segera mencabut UU Tapera beserta semua peraturan pelaksanaannya yang dianggap tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Dialog Demokratis dalam Pembangunan Perumahan: Mereka meminta Presiden Jokowi untuk membuka ruang dialog yang demokratis, partisipatif, transparan, dan inklusif dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan untuk rakyat. Pembangunan Perumahan yang Terjangkau: Pemerintah diminta untuk membangun perumahan rakyat yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah, terintegrasi dengan tempat bekerja, dan memiliki akses moda transportasi modern. Mencabut UU Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023: Massa juga menyoroti dampak negatif UU Cipta Kerja, yang dinilai sebagai sumber penderitaan bagi rakyat dan kaum buruh, seperti ketidakpastian kerja, upah rendah, pesangon minim, dan kesulitan memiliki rumah. Sejahterakan Rakyat dengan Upah Layak dan Kepastian Kerja: Terakhir, mereka menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan rakyat dengan memberlakukan upah layak nasional dan jaminan kepastian kerja bagi kaum buruh.Aksi demo ini berlangsung dengan tertib namun penuh semangat, diiringi oleh yel-yel tuntutan yang keras dan spanduk-spanduk berisi pesan protes. Massa yang berasal dari berbagai elemen masyarakat ini berharap suara mereka didengar oleh pemerintah dan membuahkan perubahan positif dalam kebijakan publik.
Saat ini, pihak terkait dan pemerintah diharapkan untuk merespons serius atas tuntutan ini dan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas kehidupan rakyat, terutama dalam hal akses terhadap perumahan yang layak dan perlindungan hak-hak buruh. demo ini juga menjadi momentum penting dalam menyuarakan aspirasi publik secara terbuka dan berdemokrasi.
Dengan demikian, harapan untuk perubahan yang lebih baik dan lebih adil bagi rakyat menjadi pijakan utama dari aksi demo ini, yang diharapkan mampu menginspirasi langkah-langkah kebijakan yang lebih progresif dan inklusif di masa depan.
(N/014)
JAKARTA Istana Kepresidenan merespons santai video viral pengamat politik Saiful Mujani yang menyinggung soal menjatuhkan Presiden Pra
NASIONAL
JAKARTA Pengamat politik Saiful Mujani angkat bicara terkait potongan video viral yang menampilkan dirinya berbicara soal menjatuhkan
POLITIK
JAKARTA Isu perombakan Kabinet Merah Putih mencuat di tengah dinamika politik dan tekanan geopolitik global. Pihak Istana Kepresidenan m
NASIONAL
JAKARTA Mantan staf khusus Presiden ke7 RI, Andi Taufan Garuda Putra, menyatakan tidak mengetahui pokok perkara dalam kasus dugaan koru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dinamika internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Kota Medan kembali mencuat. Kader akar rumput PDIP Medan Amplas,
POLITIK
JAKARTA Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Utara tengah menjadi sorotan tajam setelah sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah organisasi masyarakat sipil, baik dari Indonesia maupun internasional, resmi mengajukan gugatan pidana terhadap Presiden
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan penjelasan terkait video viral yang menunjukkan deretan motor listri
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menegaskan bahwa negara harus hadir untuk melindungi acara atau hajatan yang digelar oleh w
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dalam rangka memeriahkan sekaligus memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan ke62, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labu
NASIONAL