Peringati Hari Jadi Humas Polri ke-74, Polres Tapanuli Tengah Gelar Donor Darah Massal
TAPANULI TENGAH Dalam rangka memperingati Hari Jadi Hubungan Masyarakat (Humas) Polri ke74, Kepolisian Resor (Polres) Tapanuli Tengah (
Kesehatan
BITVONLINE.COM -Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menghadapi tantangan serius terkait industri pengolahan rumput laut yang banyak mangkrak di berbagai daerah. Sejumlah pabrik diharapkan dapat kembali beroperasi melalui upaya restrukturisasi yang sedang dilakukan pemerintah, sejalan dengan permintaan dari Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menghidupkan kembali sektor ini.
Direktur Jenderal Agroindustri Kemenperin, Putu Juli Ardika, menjelaskan bahwa upaya restrukturisasi ini bertujuan untuk melanjutkan rencana hilirisasi rumput laut yang menjadi prioritas dalam instruksi Presiden Joko Widodo. Program ini telah dimasukkan ke dalam regulasi Kemenperin dan sedang dalam tahap finalisasi untuk segera diimplementasikan.
Menurut Putu, program restrukturisasi akan menyediakan insentif dan dukungan teknis seperti penggantian mesin-mesin produksi yang sudah usang. Meskipun regulasi masih dalam tahap penyempurnaan, Kemenperin telah aktif melakukan sosialisasi dan berinteraksi dengan para pelaku industri di lapangan untuk memastikan keberhasilan program ini.
Wakil Ketua Asosiasi Industri Rumput Laut Indonesia (Astruli), Pontas Tambunan, menambahkan bahwa dari 55 pabrik pengolahan rumput laut yang ada, sekitar 10 di antaranya masih mangkrak hingga tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya tantangan yang perlu diatasi bersama untuk revitalisasi sektor rumput laut.
Pada kesempatan terpisah, Anggota Komisi VI DPR RI, Deddy Yevry Hanteru Sitorus, menyoroti anjloknya harga rumput laut hingga mencapai Rp6.000 per kg. Situasi ini dianggap mempengaruhi ekonomi masyarakat yang mengandalkan budi daya rumput laut sebagai sumber pendapatan utama. Deddy menekankan pentingnya intervensi pemerintah untuk mengatasi dampak negatif ini, terutama dalam konteks rencana hilirisasi dan pembatasan ekspor rumput laut.
Pemerintah diharapkan segera menindaklanjuti masukan ini untuk menjaga keberlangsungan industri rumput laut yang memiliki kontribusi signifikan terhadap ekonomi nasional, seperti yang diungkapkan dalam penelitian Griffith University yang menunjukkan kontribusi sektor ini mencapai US$1,89 miliar per tahun.
Dengan langkah-langkah konkret yang diambil oleh Kemenperin dan dukungan dari berbagai pihak terkait, diharapkan industri rumput laut bisa kembali berjalan dengan optimal, memberikan manfaat yang maksimal bagi ekonomi masyarakat dan negara secara keseluruhan. Langkah-langkah selanjutnya akan sangat menentukan dalam mengatasi tantangan yang dihadapi dan merestorasi industri ini ke jalur yang berkelanjutan dan produktif.
(N/014)
TAPANULI TENGAH Dalam rangka memperingati Hari Jadi Hubungan Masyarakat (Humas) Polri ke74, Kepolisian Resor (Polres) Tapanuli Tengah (
Kesehatan
JAKARTA Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada Kamis (23/10/2025) untuk menindaklanjuti aduan masyarakat ter
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di kantor pusat Direktorat Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai, Jakarta, pada Rab
Hukum dan Kriminal
BANDUNG Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menanggapi kritikan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang menilai bahwa menyimpan Angg
Pemerintahan
BANJARSARI Ketua Umum Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, menemui Presiden RI ke7 Joko Widodo (Jokowi) di kediamannya di Sumber, Ban
Politik
MEDAN Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Utara, Sugiat Santoso, memberikan apresiasi terhadap langkah Kejaksaan Tinggi (Kejat
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, menyoroti dugaan sumber air kemasan merek Aqua yang berasal dari sumur bor, bukan d
Peristiwa
JAKARTA Harga beras premium di tingkat konsumen masih berada di atas harga eceran tertinggi (HET) nasional pada Jumat (24/10/2025), seme
Ekonomi
TANGERANG SELATAN Musyawarah Kota (Mukota) IV Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Tangsel hari ini diguncang skandal serius setelah muncul
Nasional
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indra Isk
Hukum dan Kriminal