Menteri Luhut Akui Keterlambatan Pemerintah dalam Perbaikan Tata Niaga Timah

JAKARTA -Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengakui bahwa pemerintah mengalami keterlambatan dalam memperbaiki tata kelola pertambangan dan niaga timah di Indonesia. Pernyataan ini muncul menyusul beberapa kasus korupsi yang mengguncang sektor pertambangan timah, menyeret beberapa pihak terlibat.

Dalam acaradi Jakarta, Luhut menyampaikan bahwa masalah terbesar adalah keterlambatan pemerintah dalam memasukkan komoditas timah ke dalam platform bernama SIMBARA (Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara Kementerian/Lembaga). SIMBARA dirancang untuk memantau dan mengelola pergerakan komoditas dari hulu hingga hilir secara transparan.

“Pemerintah terlambat memasukkan timah ke dalam SIMBARA. Memang benar-benar banyak masalah waktu itu,” ungkap Luhut.

Luhut menjelaskan bahwa saat ini pemerintah sedang berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk secara bertahap mengintegrasikan komoditas timah ke dalam SIMBARA. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap produksi dan cadangan timah yang dipegang oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP).

“Sistem ini akan memungkinkan kita untuk memonitor semua kejadian produksi dan cadangan dari pemegang IUP ini,” tambahnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mendorong Kementerian ESDM untuk melakukan digitalisasi proses perizinan dan tata kelola komoditas mineral dan batu bara. Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, menekankan pentingnya digitalisasi untuk mengurangi praktik-praktik korupsi di sektor pertambangan yang strategis.

“Dalam upaya tersebut, batu bara telah terintegrasi ke dalam SIMBARA bulan Juni ini, diikuti oleh nikel pada bulan Agustus. Namun, timah ternyata harus dipercepat implementasinya karena masalah yang muncul,” jelas Pahala.

Digitalisasi tata kelola tambang menjadi kunci utama dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas di sektor pertambangan Indonesia. Meskipun menghadapi tantangan, pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem agar lebih efisien dan terpercaya.

(N/014)