Kasus Korupsi Kuota Haji Makin Panas, KPK Segera Tahan Dua Tersangka Baru
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan segera menahan dua tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Markas Besar Polri, Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih, Prabowo Subianto, menerima penghargaan prestisius Bintang Bhayangkara Utama dari Kepolisian Republik Indonesia. Penghargaan ini disematkan sebagai pengakuan atas jasa besar Prabowo dalam kemajuan dan pengembangan Polri, sebuah momen yang menggambarkan sinergi yang kuat antara TNI dan Polri dalam menjaga kedaulatan dan stabilitas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan pentingnya kekuatan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) TNI-Polri sebagai fondasi utama dalam menjamin keamanan dan keselamatan bangsa. “TNI dan Polri adalah jaminan terakhir NKRI. Untuk itu, rakyat membutuhkan TNI-Polri yang kuat dengan SDM yang tangguh dan unggul,” ujar Prabowo kepada Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Komitmen Polri dalam Meningkatkan Kualitas SDMMenyambung dari kata-kata Prabowo, Asisten Kapolri Bidang SDM, Irjen Dedi Prasetyo, menegaskan bahwa Polri telah mengimplementasikan strategi konkret untuk mencapai tujuan tersebut. “Kami terus mengevaluasi setiap rekrutmen dan terus meningkatkan kualitas SDM Polri. Ini merupakan komitmen kami dalam mewujudkan SDM Polri yang unggul dan mendukung visi Indonesia Emas pada tahun 2045,” jelas Dedi.
Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah pendirian Pusat Pembinaan SDM Unggul Polri di Jasinga, Bogor, Jawa Barat. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anggota Polri dilengkapi dengan pengetahuan, keterampilan, dan integritas yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas mereka dengan efektif dan profesional.
Sinergi TNI-Polri: Menjaga Stabilitas dan Meraih Tujuan NasionalDalam konteks yang lebih luas, sinergi yang semakin kuat antara TNI dan Polri tidak hanya penting dalam menjaga stabilitas internal, tetapi juga sebagai pilar utama dalam mendukung pencapaian tujuan nasional. Menurut Dedi, “Kerjasama yang erat antara kedua instansi pertahanan negara ini tidak hanya melindungi keamanan domestik, tetapi juga berperan dalam mendukung pencapaian tujuan nasional yang lebih besar.”
KesimpulanDengan penerimaan Bintang Bhayangkara Utama ini, Prabowo Subianto tidak hanya diakui atas kontribusinya dalam memperkuat Polri, tetapi juga memperkuat komitmen bersama untuk membangun TNI-Polri yang kuat dan profesional. Semua ini merupakan langkah-langkah strategis dalam mempersiapkan Indonesia menuju masa depan yang gemilang pada tahun 2045.
(N/014)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan segera menahan dua tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota
HUKUM DAN KRIMINAL
JAMBI Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Akhmad Munir, menekankan pentingnya internalisasi Kode Etik Jurnalistik bagi
NASIONAL
KONAWE SELATAN Oknum anggota TNI berinisial Sertu Majid Bone alias MB, yang diduga terlibat kasus pencabulan terhadap seorang bocah seko
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Harga emas Logam Mulia produksi PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) kembali melemah pada perdagangan Rabu (20/5/2026) yang bertepatan de
EKONOMI
JAKARTA Nilai tukar rupiah dibuka melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Rabu, 20 Mei 2026. Pelemahan terjadi di ten
EKONOMI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada perdagangan Rabu, 20 Mei 2026, di tengah meningkatnya kehatihatian pelaku
EKONOMI
JAKARTA Mayoritas harga pangan di tingkat nasional kembali mengalami kenaikan pada Rabu, 20 Mei 2026. Kenaikan tercatat pada sejumlah komo
EKONOMI
JAKARTA Sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang terdiri dari jurnalis dan aktivis dilaporkan ditangkap tentara Israel saat mengikuti mi
PERISTIWA
JAKARTA Anggapan bahwa penyedap rasa monosodium glutamat (MSG) atau yang dikenal sebagai micin dapat menyebabkan kebodohan masih banyak di
KESEHATAN
JAKARTA Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, kembali melontarkan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak menunjukkan kepe
EKONOMI