Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencananya untuk menyerahkan sebagian besar proyek pembangunan infrastruktur kepada pihak swasta. Langkah ini diambil dengan alasan bahwa sektor swasta dinilai lebih efisien dan memiliki pengalaman yang lebih baik dalam mengelola proyek-proyek besar.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendukung keputusan tersebut, dengan menekankan pentingnya kolaborasi yang erat antara pemerintah dan swasta dalam upaya membangun infrastruktur yang berkelanjutan. “Tentu kita harus menghadirkan kerja sama yang baik antara pemerintah dengan swasta,” ujar AHY, yang ditemui di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (16/1/2025).
AHY juga menyatakan bahwa jika sektor swasta dapat berkembang, peluang-peluang pembangunan infrastruktur ke depan akan semakin terbuka lebar. Dengan demikian, sektor swasta diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pembangunan infrastruktur Indonesia. “Sektor swasta yang maju dan berkembang tentu akan membuka peluang-peluang pembangunan infrastruktur yang lebih berkelanjutan,” lanjutnya.
Baca Juga:
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga menegaskan bahwa proyek-proyek infrastruktur akan tetap dilanjutkan, meskipun skema pengerjaannya akan lebih mengandalkan pihak swasta. Ia menegaskan bahwa tidak ada penghentian proyek infrastruktur, melainkan perubahan skema agar lebih efisien dan inovatif.
“Infrastruktur akan sebagian besar diserahkan ke swasta untuk membangun. Swasta lebih efisien, swasta lebih inovatif, swasta lebih berpengalaman,” tegas Prabowo dalam acara Penutupan Munas Konsolidasi Persatuan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia.
Baca Juga:
(CHRISTIE)
BOGOR Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama para menteri dan pejabat tinggi negara di kediaman p
Ekonomi
JAKARTA Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, Ace Hasan Syadzily, menegaskan bahwa kebijakan hilirisasi merupakan langkah
Ekonomi
MEDAN Sidang dugaan praktik suap dalam perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Langkat kembali mengungkap
Hukum dan Kriminal
BONDOWOSO Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, menilai pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) telah menunj
Kesehatan
MEDAN Kanwil BPN Sumut saat ini benarbenar sangat serius menyelesaikan kasus tanah Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota M
Hukum dan Kriminal
ACEH Pemandangan yang menginspirasi terlihat di Gampong Lam Lumpu saat sekelompok anakanak dengan penuh semangat bergotong royong membersi
Pendidikan
JAKARTA Pemerintah resmi membentuk Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota Ombudsman Republik Indonesia untuk masa jabatan tahun 20262031
Pemerintahan
JAKARTA Ancaman Iran untuk menutup Selat Hormuz sebagai respons atas serangan Amerika Serikat terhadap situs nuklirnya mendapat sorotan ke
Internasional
BATU BARA Pemerintah Kabupaten Batu Bara melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kembali menghadirkan program unggulan Bupati Sinergi Me
Pemerintahan
MEDAN Menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke79 yang akan diperingati pada 1 Juli 2025, Direktorat Reserse Narkoba (Dirresnarkoba)
Pemerintahan
