Pigai: Jangan Percaya Lembaga Survei di Indonesia, Banyak yang Abal-Abal
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengkritik lembaga survei di Indonesia yang menilai kinerja Kementerian HAM masih
NASIONAL
JAKARTA – Anggota Komisi III DPR, Hinca Panjaitan dari Fraksi Demokrat, menyuarakan kemarahan terhadap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karo, Danke Rajagukguk, dan jajarannya terkait penanganan kasus videografer Amsal Sitepu.
Dalam rapat yang digelar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis (2/4/2026), Hinca meminta agar Kajari Karo dan seluruh jajarannya dicopot dari jabatannya karena dianggap melakukan kesalahan fatal dalam menangani perkara ini.
"Saya sampaikan kepada pimpinan, saya tidak mundur satu kata pun. Tarik Kajari, tarik semua Kasi-Kasi yang terlibat, dan setelah itu, mereka harus meminta maaf karena kesalahan ini sangat fatal," tegas Hinca Panjaitan yang ikut mengkritisi proses hukum terhadap Amsal Sitepu, yang akhirnya divonis bebas oleh pengadilan.Baca Juga:
Menurut Hinca, Kajari Karo dan jajarannya seharusnya lebih profesional dalam menangani kasus tersebut.
"Jika mereka tidak kompeten, copot dulu, sekolahkan lagi, dan pastikan mereka belajar supaya semuanya berjalan baik," ujar Hinca dengan tegas.
Kritik tersebut mengarah pada penanganan yang kontroversial dalam kasus Amsal Sitepu, yang dimulai dari proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo.
Amsal, melalui perusahaannya CV Promiseland, menawarkan jasa pembuatan video ke sejumlah pemerintah desa pada periode anggaran 2020-2022. Namun, masalah muncul terkait dugaan mark-up biaya pembuatan video yang dinilai oleh auditor Inspektorat Karo seharusnya lebih rendah.
Kendati demikian, jaksa dalam persidangan menyebutkan kerugian negara mencapai Rp 202 juta. Pihak kuasa hukum Amsal, Willyam Raja Dev, membantah perhitungan tersebut, dan Amsal akhirnya divonis bebas.
Dalam rapat tersebut, Hinca Panjaitan juga meminta Kajati Sumut Harli Siregar untuk menyampaikan kepada Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna untuk meminta maaf atas dukungannya terhadap Kejari Karo, yang dinilai telah membela langkah yang kontroversial dalam proses hukum Amsal Sitepu.
Kasus ini menjadi sorotan serius dalam ranah penegakan hukum, di mana Komisi III DPR mengingatkan bahwa pengawasan dan akuntabilitas di lembaga kejaksaan harus berjalan seiring dengan prinsip keadilan dan transparansi.*
(k/dh)
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengkritik lembaga survei di Indonesia yang menilai kinerja Kementerian HAM masih
NASIONAL
PEMATANGSIANTAR Seorang pengemudi mobil, Sapriadi (47), diamuk warga setelah diduga meninggalkan lokasi kecelakaan lalu lintas di Kota P
PERISTIWA
MANGGARAI TIMUR Video Camat Lamba Leda Utara, Agustinus Supratman, yang terlihat emosional saat berdebat dengan petugas Badan Nasional P
PERISTIWA
SURABAYA Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengancam akan mengumumkan nama partai politi
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengapresiasi kegiatan Transformasi HKBP yang digelar Huria Kristen Batak Protestan (HKBP
PEMERINTAHAN
DAIRI Polisi mengungkap alasan RS, 52 tahun, yang diduga menganiaya dua anak berinisial AGP, 7 tahun, dan AP, 6 tahun, di Kabupaten Dair
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meninjau kondisi ratusan warga korban angin puting beliung di Kecamatan Medan Johor, Kota M
NASIONAL
MEDAN Polda Sumatera Utara menjelaskan alasan AKP Fadlun Al Fitri tidak dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) meski t
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan Polri telah mengantongi sejumlah nama yang diduga terlibat dalam kebakaran huta
HUKUM DAN KRIMINAL
BATAM Badan Narkotika Nasional (BNN) RI mengungkap adanya keterkaitan antara kasus penyelundupan 2,6 ton sabu cair dan 1,3 ton ketamin d
HUKUM DAN KRIMINAL