Kepala BNN Deli Serdang Dilaporkan atas Dugaan Penganiayaan Tahanan, Polda Sumut Buka Suara
MEDAN Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Deli Serdang, Josua Tampubolon, dilaporkan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara ata
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Anggota Komisi III DPR, Hinca Panjaitan dari Fraksi Demokrat, menyuarakan kemarahan terhadap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karo, Danke Rajagukguk, dan jajarannya terkait penanganan kasus videografer Amsal Sitepu.
Dalam rapat yang digelar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis (2/4/2026), Hinca meminta agar Kajari Karo dan seluruh jajarannya dicopot dari jabatannya karena dianggap melakukan kesalahan fatal dalam menangani perkara ini.
"Saya sampaikan kepada pimpinan, saya tidak mundur satu kata pun. Tarik Kajari, tarik semua Kasi-Kasi yang terlibat, dan setelah itu, mereka harus meminta maaf karena kesalahan ini sangat fatal," tegas Hinca Panjaitan yang ikut mengkritisi proses hukum terhadap Amsal Sitepu, yang akhirnya divonis bebas oleh pengadilan.Baca Juga:
Menurut Hinca, Kajari Karo dan jajarannya seharusnya lebih profesional dalam menangani kasus tersebut.
"Jika mereka tidak kompeten, copot dulu, sekolahkan lagi, dan pastikan mereka belajar supaya semuanya berjalan baik," ujar Hinca dengan tegas.
Kritik tersebut mengarah pada penanganan yang kontroversial dalam kasus Amsal Sitepu, yang dimulai dari proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo.
Amsal, melalui perusahaannya CV Promiseland, menawarkan jasa pembuatan video ke sejumlah pemerintah desa pada periode anggaran 2020-2022. Namun, masalah muncul terkait dugaan mark-up biaya pembuatan video yang dinilai oleh auditor Inspektorat Karo seharusnya lebih rendah.
Kendati demikian, jaksa dalam persidangan menyebutkan kerugian negara mencapai Rp 202 juta. Pihak kuasa hukum Amsal, Willyam Raja Dev, membantah perhitungan tersebut, dan Amsal akhirnya divonis bebas.
Dalam rapat tersebut, Hinca Panjaitan juga meminta Kajati Sumut Harli Siregar untuk menyampaikan kepada Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna untuk meminta maaf atas dukungannya terhadap Kejari Karo, yang dinilai telah membela langkah yang kontroversial dalam proses hukum Amsal Sitepu.
Kasus ini menjadi sorotan serius dalam ranah penegakan hukum, di mana Komisi III DPR mengingatkan bahwa pengawasan dan akuntabilitas di lembaga kejaksaan harus berjalan seiring dengan prinsip keadilan dan transparansi.*
(k/dh)
MEDAN Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Deli Serdang, Josua Tampubolon, dilaporkan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara ata
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengapresiasi aksi swadaya masyarakat yang bergotong royong memperbaiki Jalan dan Jemb
NASIONAL
YOGYAKARTA Kasus dugaan penganiayaan dan penelantaran anak di Daycare Little Aresha terus bergulir. Polresta Yogyakarta kembali menetapk
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Di tengah sorotan publik terhadap perkara hukum yang menjerat Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin di Komisi Pemberantasan Korupsi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyayangkan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Upaya pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak hanya difokuskan pada pembangunan kembali infrast
NASIONAL
JAKARTA Kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia menjadi langkah lanjutan dari kunjungan balasan Presiden RI Prabowo S
NASIONAL
MEDAN Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., bersama Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, S.E., M.AP., Ketua TP
PEMERINTAHAN
BATU BARA Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., menegaskan bahwa disiplin dalam pengelolaan anggaran menjadi ku
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah (BPKPD) memberlakukan program penghapusan
PEMERINTAHAN