Kepala BNN Deli Serdang Dilaporkan atas Dugaan Penganiayaan Tahanan, Polda Sumut Buka Suara
MEDAN Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Deli Serdang, Josua Tampubolon, dilaporkan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara ata
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karo, Danke Rajagukguk, menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan pihak Kejari terkait kasus dugaan mark-up proyek pembuatan video profil desa yang menjerat videografer Amsal Sitepu.
Permohonan maaf disampaikan saat rapat dengan Komisi III DPR, Amsal Sitepu, Kajati Sumut, dan Komjak, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4).
"Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan kami," ujar Danke. Ia juga menyampaikan terima kasih atas masukan dan kritik yang diberikan Komisi III DPR, yang akan menjadi bahan perbaikan kinerja kejaksaan.Baca Juga:
Kasus ini berawal dari proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo pada periode anggaran 2020–2022.
Amsal Sitepu, melalui perusahaannya CV Promiseland, menawarkan jasa pembuatan video kepada 20 desa di empat kecamatan: Tiganderket, Tigabinanga, Tigapanah, dan Namanteran. Biaya dipatok sekitar Rp 30 juta per desa.
Persoalan muncul saat hasil audit Inspektorat Kabupaten Karo menilai biaya seharusnya sekitar Rp 24,1 juta per desa, sehingga terdapat selisih yang menjadi dasar dugaan kerugian negara, disebut mencapai Rp 202 juta oleh Jaksa Penuntut Umum.
Namun, kuasa hukum Amsal mempertanyakan perhitungan tersebut, termasuk sejumlah pekerjaan yang dihargai nol rupiah oleh jaksa.
Amsal Sitepu divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada Rabu (1/4). Ketua majelis hakim, Mohammad Yusafrihardi Girsang, menyatakan Amsal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, sekaligus memulihkan hak, kedudukan, dan martabatnya.
Dalam rapat di DPR, Amsal menyampaikan kekhawatirannya bagi pekerja ekonomi kreatif lain. "Saya cuma mencari keadilan… jika anak-anak muda melihat kasus saya, mereka pasti takut bekerja sama dengan pemerintah," ujarnya sambil menahan tangis.*
(k/dh)
MEDAN Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Deli Serdang, Josua Tampubolon, dilaporkan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara ata
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengapresiasi aksi swadaya masyarakat yang bergotong royong memperbaiki Jalan dan Jemb
NASIONAL
YOGYAKARTA Kasus dugaan penganiayaan dan penelantaran anak di Daycare Little Aresha terus bergulir. Polresta Yogyakarta kembali menetapk
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Di tengah sorotan publik terhadap perkara hukum yang menjerat Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin di Komisi Pemberantasan Korupsi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyayangkan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Upaya pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak hanya difokuskan pada pembangunan kembali infrast
NASIONAL
JAKARTA Kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia menjadi langkah lanjutan dari kunjungan balasan Presiden RI Prabowo S
NASIONAL
MEDAN Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., bersama Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, S.E., M.AP., Ketua TP
PEMERINTAHAN
BATU BARA Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., menegaskan bahwa disiplin dalam pengelolaan anggaran menjadi ku
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah (BPKPD) memberlakukan program penghapusan
PEMERINTAHAN