Kepala BNN Deli Serdang Dilaporkan atas Dugaan Penganiayaan Tahanan, Polda Sumut Buka Suara
MEDAN Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Deli Serdang, Josua Tampubolon, dilaporkan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara ata
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Komisi III DPR RI mendalami dugaan intimidasi yang dilakukan oknum Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo terhadap mantan terdakwa Amsal Christy Sitepu.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman dalam rapat dengar pendapat, Kamis (2/4/2026).
Menurut Habiburokhman, pejabat Kejari Karo, termasuk Kasi Pidsus Wira Arizona, serta Kasi Intel Dona Martinus Sebayang dan oknum lainnya, diduga memberikan brownies sambil menyarankan Amsal dan rekannya untuk "mengikuti alur saja, tidak pakai pengacara, jangan ribut-ribut, dan menutup konten."Baca Juga:
"Perbuatan tersebut berpotensi melanggar Pasal 530 KUHP dengan ancaman pidana hingga 7 tahun," tegas Habiburokhman.
Legislator Gerindra ini juga menekankan hak tersangka atau terdakwa untuk bebas dari penyiksaan, intimidasi, dan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat manusia sesuai Pasal 142 KUHAP Baru.
Selain itu, Komisi III mempertanyakan narasi Kejari Karo yang seolah mengklaim DPR melakukan intervensi dalam penahanan Amsal.
Faktanya, Kejari Karo terlambat lebih dari 2,5 jam untuk menindaklanjuti penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan terkait penangguhan penahanan.
Habiburokhman menegaskan, pengalihan jenis penahanan yang dilakukan Kejari Karo juga berbeda dengan ketentuan Pasal 110 ayat 1 KUHAP Baru tentang penangguhan penahanan dan diduga menghalangi perintah Ketua PN Medan.
Komisi III meminta penjelasan penuh terkait hal ini untuk menegakkan transparansi dan akuntabilitas proses hukum.*
(in/dh)
MEDAN Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Deli Serdang, Josua Tampubolon, dilaporkan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara ata
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengapresiasi aksi swadaya masyarakat yang bergotong royong memperbaiki Jalan dan Jemb
NASIONAL
YOGYAKARTA Kasus dugaan penganiayaan dan penelantaran anak di Daycare Little Aresha terus bergulir. Polresta Yogyakarta kembali menetapk
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Di tengah sorotan publik terhadap perkara hukum yang menjerat Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin di Komisi Pemberantasan Korupsi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyayangkan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Upaya pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak hanya difokuskan pada pembangunan kembali infrast
NASIONAL
JAKARTA Kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia menjadi langkah lanjutan dari kunjungan balasan Presiden RI Prabowo S
NASIONAL
MEDAN Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., bersama Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, S.E., M.AP., Ketua TP
PEMERINTAHAN
BATU BARA Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., menegaskan bahwa disiplin dalam pengelolaan anggaran menjadi ku
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah (BPKPD) memberlakukan program penghapusan
PEMERINTAHAN