Rivalitas Politik Hendaknya Tidak Destruktif terhadap Negara & Pemerintah

Oleh:Bambang Soesatyo.

Rivalitas politik tidak boleh menumbuhkan benih-benih instabilitas negara dan jalannya pemerintahan.

Maka, siapa saja yang melakoni rivalitas itu tidak menungganginya dengan tindakan atau aksi teror dan intimidasi terhadap prinsip kebebasan berpendapat yang sudah menjadi kesepakatan bersama.

Baca Juga:

• Menteri ATR/BPN Peringatkan Ancaman Krisis: Jangan Sampai Uang Banyak, Tapi Tak Ada Pangan yang Bisa Dibeli

Akhir-akhir ini, rivalitas para aktor politik tampak tidak sehat dan berbahaya karena destruktif terhadap stabilitas negara dan jalannya pemerintahan.

Pijakan untuk mengatakan bahwa rivalitas politik itu sudah sangat berbahaya adalah proses pengungkapan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis kontras, dan yang tidak kalah pentingnya adalah reaksi dan pernyataan resmi Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi kasus itu.

Melalui pernyataan resmi dan terbuka, dua institusi negara mengumumkan bahwa pelaku teror itu teridentifikasi sebagai empat oknum dari sebuah institusi negara yang selalu bertindak dan bekerja berdasarkan perintah atasan.

Presiden Prabowo pun mengutuk aksi teror itu, serta mendesak dilakukannya pengusutan tuntas.

Reaksi dan penyikapan Presiden seperti itu adalah keniscayaan. Presiden melihat dan tentu merasakan adanya kelompok kekuatan yang ingin merusak dan meruntuhkan reputasi serta kredibilitas pemerintahannya.

Lebih dari itu, dalam konteks demokrasi dan kesepakatan tentang kebebasan menyuarakan aspirasi, kelompok dan kekuatan di belakang empat oknum itu ingin membangun sentimen permusuhan dengan memposisikan presiden dan masyarakat saling berhadap-hadapan.

Kalau upaya melemahkan posisi presiden itu dilakukan sejumlah oknum dalam institusi negara, bukankah itu lakon rivalitas politik yang bukan saja tidak sehat melainkan juga sangat berbahaya bagi stabilitas negara dan jalannya pemerintahan?

Sejatinya, mereka yang berada dan bekerja dalam institusi negara wajib taat dan loyal kepada negara dan pemerintah yang sah.

Pertanyaannya kemudian, empat oknum itu diperintah oleh siapa?

Menteri ATR/BPN Peringatkan Ancaman Krisis: Jangan Sampai Uang Banyak, Tapi Tak Ada Pangan yang Bisa Dibeli

Bupati Labuhanbatu Selatan Hadiri Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI di Medan, Dorong Tata Kelola BUMD dan Bank Daerah yang Profesional

Menko Polkam Desak Investigasi Menyeluruh atas Gugurnya 3 Prajurit TNI di Lebanon

Medan Siapkan Bantuan Rp 200 Ribu per Bulan untuk 10.000 Warga, Ini Syaratnya

Medan Siap Wujudkan Pengolahan Sampah Jadi Listrik, Butuh Rp1,7 Triliun

Dubes Iran Puji Jokowi: Sosok Pemimpin yang Sukses Bawa Kemajuan Bagi Indonesia