Dan, pemberi perintah itu bekerja untuk siapa sehingga berani merusak reputasi dan kredibilitas pemerintahan yang sah?
Dalam rivalitas politik, teror dan intimidasi oleh oknum institusi negara terhadap warga negara yang menggunakan hak menyuarakan aspirasi selalu dipahami sebagai intrik politik dengan target mencoreng serta menjatuhkan reputasi dan kredibilitas pemerintahan yang sah.
Selain menjadi benih instabilitas, teror dan intimidasi terhadap kebebasan berpendapat atau menyuarakan kritik akan merusak citra negara bangsa.
Ibarat wajah yang menyeramkan, Indonesia akan menimbulkan rasa takut bagi siapa saja karena tidak demokratis.
Citra pemerintah di panggung pergaulan antar bangsa pun ikut rusak.
Dalam konteks seperti itu, sudah barang tentu pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto sangat dirugikan.
Sebab, ketika terjadi teror dan intimidasi terhadap kebebasan berpendapat atau mereka yang menyuarakan kritik, curiga dan kecaman akan terarah pada pemerintah yang sejatinya dipahami sebagai pengendali semua instrumen negara.
Lebih dari itu, ada aspek lain yang patut diwaspadai. Dari citra negara bangsa dan citra pemerintah yang tercoreng, rongrongan terhadap prinsip kebebasan berpendapat lambat laun akan berkembang menjadi benih dan potensi yang menyulut perlawanan publik.
Ruang publik akan selalu bising karena suara kritik akan terus bergema sebagai wujud perlawanan terhadap teror dan intimidasi itu.
Karena itu, siapa pun yang menjadi aktor intelektual dari teror dan intimidasi terhadap kebebasan berpendapat tidak boleh lagi diberi ruang.
Membiarkan kecenderungan itu hanya akan mengeskalasi masalah yang sedang dihadapi negara-bangsa.
Adalah fakta bahwa akhir-akhir ini aspirasi publik atau arus kritik lebih banyak disuarakan oleh orang-orang muda, baik generasi milenial maupun generasi Z.
JAKARTA Ketua Umum Komunitas Banteng Asli Nusantara (Kombatan), Budi Mulyawan atau Cepy, mendorong Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung se
NASIONAL
MEDAN Peluncuran operasional uji coba Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang berbasis bus listrik mendapat sambutan positif dari dunia usaha.
EKONOMI
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menghadirkan Pangasean Siregar, Site Engineer PT Hutama Karya (Persero),
HUKUM DAN KRIMINAL
RIAU Setelah 11 tahun menghilang, Tengku Muhammad Nasir akhirnya ditangkap tim Satgas Intelijen Reformasi dan Inovasi (SIRI) Kejaksaan A
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Sektor Jagakarsa mengungkap identitas pria tanpa busana yang diduga memukul sejumlah pengendara sepeda motor di Jalan
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Sepekan berlalu sejak kasus dugaan keracunan setelah konsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) terjadi di Berastagi, Kabupaten Karo,
PERISTIWA
MEDAN Polrestabes Medan menangkap tiga orang yang diduga terlibat dalam kasus rudapaksa terhadap seorang remaja berinisial SRA di Kota M
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengapresiasi pameran foto bertajuk Prahara Pulau Emas yang digelar Pewarta Foto Indone
PEMERINTAHAN
MEDAN Persaingan menuju Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat Sumatera Utara mulai mengerucut pada dua nama calon Ketua DPD Partai D
POLITIK
JAKARTA Ketua Komisi V DPR Lasarus menilai Indonesia tengah menghadapi kondisi darurat angkutan laut. Penilaian itu disampaikan setelah
NASIONAL
