Klaim Rp206 Juta Roy Suryo Dibantah Ahli, Aturan Cuma Batasi Maksimal Rp100 Juta
JAKARTA Ahli Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) Hendri Jayadi Pandiangan yang dihadirkan Polda Metro Jaya dalam sidang praperadilan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Rapat Komisi III DPR bersama Kejaksaan Negeri Karo menyoroti penanganan perkara Nomor 171/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn atas nama Amsal Christy Sitepu.
Pertemuan yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (2/4/2026), menghasilkan lima kesimpulan yang menekankan evaluasi internal, pengusutan dugaan intimidasi, dan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menyampaikan bahwa pihaknya meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Kejaksaan Negeri Karo yang menangani kasus Amsal Sitepu.Baca Juga:
Laporan hasil evaluasi diminta diserahkan secara tertulis dalam waktu satu bulan.
Selain evaluasi internal, Komisi III DPR juga meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti dugaan intimidasi yang dialami Amsal Sitepu.
Intimidasi ini diduga dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum Wira Arizona, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Reinhard Harve Sembiring, dan Kepala Seksi Intelijen Dona Martinus Sebayang.
Komisi III juga menyoroti dugaan pelanggaran prosedur hukum, termasuk tidak dilaksanakannya penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dan narasi yang menyudutkan DPR seolah mengintervensi kasus tersebut.
Permintaan eksaminasi oleh Komisi Kejaksaan Republik Indonesia menjadi bagian dari upaya evaluasi menyeluruh kinerja kejaksaan.
Kajari Karo, Danke Rajagukguk, menyampaikan apresiasi atas kritik Komisi III DPR dan menyatakan permohonan maaf atas kekhilafan yang terjadi.
Komisi III DPR menegaskan, sesuai semangat ketentuan KUHAP baru, bahwa putusan bebas terhadap Amsal Sitepu tidak dapat diajukan upaya hukum banding maupun kasasi.
Kesimpulan utama rapat: evaluasi internal kejaksaan, pengusutan dugaan intimidasi, penegakan prosedur hukum, eksaminasi perkara, dan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.*
(d/dh)
JAKARTA Ahli Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) Hendri Jayadi Pandiangan yang dihadirkan Polda Metro Jaya dalam sidang praperadilan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan neraca perdagangan kembali mencatatkan defisit pada bulan Juni 2026 sebesar 450 juta dolar
EKONOMI
ASAHAN Wakil Bupati Asahan Rianto, S.H., M.A.P., menerima kunjungan Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) RI, Agustinus
PEMERINTAHAN
JAKARTA Advokat Juniver Girsang mengingatkan kepada DPR RI agar Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset tidak justru dijadikan sebag
POLITIK
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyoroti pelibatan anak di bawah umur dalam promosi produk vape yang dilakukan YouTuber
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Pemerintah Kabupaten Batu Bara menggelar Apel Gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Halaman Kantor Bupati Batu Bara, Kecamat
PEMERINTAHAN
JAKARTA Advokat Juniver Girsang menyoroti nomenklatur Rancangan UndangUndang Perampasan Aset saat rapat dengan Komisi III DPR. Ia menilai
POLITIK
JAKARTA Insiden kebakaran Kapal Motor Penumpang (KMP) Mutiara Sentosa 2 yang mengangkut penumpang dan awak kapal di perairan Kabupaten Sum
PERISTIWA
SURABAYA Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Polda Jawa Timur (Jatim) menerima lima kantong jenazah korban kebakaran KM Mutiara Sentosa II di per
PERISTIWA
JAKARTA Pakar telematika Roy Suryo kembali mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan terkait kasus dugaan
HUKUM DAN KRIMINAL