Purbaya: S&P Tak Persoalkan Program MBG dalam Penilaian Fiskal RI
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings tidak mempermasalahkan
EKONOMI
JAKARTA -Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, menjelaskan alasan di balik keputusan pemerintah untuk memberikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan.
Menurut Bahlil, keputusan tersebut diambil agar konsesi pertambangan di Indonesia tidak hanya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar. “Pandangan bahwa presiden (Joko Widodo) menyampaikan bahwa IUP jangan hanya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan gede. Oleh investor-investor besar,” kata Bahlil di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta Selatan, Jumat (7/6/2024).
Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa pemberian IUP kepada ormas keagamaan juga berangkat dari aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada Presiden Jokowi saat kunjungan ke daerah. Ia juga menekankan kontribusi historis ormas keagamaan bagi Indonesia, seperti peran dalam proses kemerdekaan.
Salah satu contoh yang diungkit oleh Bahlil adalah fatwa jihad yang dikeluarkan oleh para ulama yang tergabung dalam Nadhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Di era modern, ormas keagamaan juga terlibat dalam menyelesaikan berbagai konflik, baik itu konflik kesukuan maupun penanggulangan bencana alam.
“Pemberian IUP kepada ormas keagamaan juga diberikan agar mereka memiliki kemandirian dalam mengelola dana untuk kemaslahatan umat,” jelasnya.
Dalam pandangan pemerintah, organisasi keagamaan merupakan aset negara yang mengurus umat. Oleh karena itu, langkah ini diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada ormas keagamaan untuk lebih berperan dalam pembangunan dan perekonomian nasional.
Kami akan terus mengikuti perkembangan terkait kebijakan ini dan menyajikan informasi lebih lanjut seiring berjalannya waktu.
(N/014)
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings tidak mempermasalahkan
EKONOMI
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menanggapi usulan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai terkait pembukaan peluang
POLITIK
MEDAN Sumatera Utara memiliki banyak destinasi camping yang menarik dan mudah dijangkau dari Kota Medan. Lokasilokasi ini menawarkan peng
PARIWISATA
JAKARTA Komisi II DPR RI berencana mengunjungi sejumlah partai politik, baik yang memiliki kursi di parlemen maupun partai nonparlemen, un
POLITIK
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pentingnya penguatan koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga
NASIONAL
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah anggapan bahwa pemerintah baru bergerak atau baru menggelar rapat ko
POLITIK
BEIJING Reaktor fusi Experimental Advanced Superconducting Tokamak (EAST) milik China kembali menjadi sorotan dunia setelah berhasil menca
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa menyoroti status kelengkapan berkas perkara (P21) dalam kasus dugaan tudingan ijazah palsu Pres
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memanggil Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo ke
EKONOMI
JAKARTA Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan dua strategi utama dari sisi fiskal dan moneter untuk memperkuat nilai tu
EKONOMI