Ferdinand Hutahaean Curiga Dakwaan Jaksa Direkayasa agar Jokowi Tak Hadir di Sidang
JAKARTA Praktisi hukum Ferdinand Hutahaean mempertanyakan penyusunan dakwaan jaksa dalam perkara dugaan penyebaran informasi terkait ijaz
POLITIK
JAKARTA -Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan rancangan awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tahun 2025 yang telah disusun untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) 2025, terungkap bahwa defisit anggaran ditetapkan pada kisaran 2,45%-2,82%.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa kebijakan APBN 2025 akan tetap didesain secara ekspansif namun tetap terarah dan terukur. Defisit yang ditetapkan tersebut akan digunakan untuk membiayai program-program prioritas pemerintah yang baru. Ia juga menegaskan bahwa utang akan dikelola dengan hati-hati melalui berbagai kebijakan, dengan rasio utang yang ditargetkan pada 37,98%-38,71%.
Pemerintah baru juga menargetkan pertumbuhan penerimaan negara sebesar 12,14%-12,36% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Langkah-langkah yang akan ditempuh antara lain adalah meningkatkan efektivitas reformasi perpajakan. Penerimaan pajak ditetapkan sebesar 10,09%-10,29% dari PDB, sementara penerimaan kepabeanan dan cukai dipatok 1,23%-1,25% dari PDB dan PNBP 2,05%-2,07% dari PDB.
Sementara itu, dalam hal belanja, pemerintah menargetkan pertumbuhan sebesar 14,59%-15,18%. Belanja ini terdiri dari belanja pusat sebesar 10,92%-11,17% dari PDB, serta transfer ke daerah sebesar 3,67%-4,01% dari PDB. Fokus utama dari APBN 2025 adalah untuk mendukung pertumbuhan, pemerataan, dan kesejahteraan melalui sinergi antara pusat dan daerah.
(N/014)
JAKARTA Praktisi hukum Ferdinand Hutahaean mempertanyakan penyusunan dakwaan jaksa dalam perkara dugaan penyebaran informasi terkait ijaz
POLITIK
ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mengakselerasi pemulihan ekonomi masy
EKONOMI
SIBOLGA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong Pemerintah Kota Sibolga untuk
PEMERINTAHAN
JAKARTA Tujuh orang yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi yang menj
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memilih tidak memberikan komentar terkait temuan dugaan pemborosan anggaran Program Ma
NASIONAL
MEDAN Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Joko Juliantono mengaku kini memiliki banyak pihak yang merasa terganggu sejak pemerintah menjalank
NASIONAL
MEDAN Lurah Paya Pasir, Syerly, menyampaikan permohonan maaf usai video dirinya yang diduga mengejek seorang warga saat menyampaikan kelu
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan penunjukan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru sepenuhny
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan aliran uang dalam perkara suap yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (K
NASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan pembentukan Dewan Pengawas untuk memperkuat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG). D
NASIONAL