Gotong Royong Antar Kabupaten: Simalungun Bantu Pemulihan Tapteng Pasca-Bencana
TAPTENG Bupati Simalungun, Dr H Anton Achmad Saragih, didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Simalungun, Hj Darmawati Anton Achmad Saragih, m
NASIONAL
JAKARTA -Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan dismissal atas hasil sengketa Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, langkah selanjutnya adalah proses sidang pembuktian. Sidang ini dijadwalkan akan dilaksanakan pada Senin, 27 Mei mendatang, dan berlangsung selama 4-5 hari ke depan.
Agenda dan Tahapan Sidang PembuktianJubir MK, Fajar Laksono, menjelaskan bahwa sidang pembuktian akan dibagi menjadi tiga panel, seperti pada sidang pemeriksaan sebelumnya. Pada tahap pembuktian, pihak yang terlibat diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi dan ahli dengan jumlah yang dibatasi. Fajar menjelaskan bahwa para pihak harus memperhatikan panel yang bertanggung jawab pada tahap sebelumnya, karena sidang pembuktian akan kembali disidangkan oleh panel yang sama.
Jumlah Perkara yang DilanjutkanDari total 297 perkara Pileg 2024 yang diterima oleh MK, 207 di antaranya telah dinyatakan sebagai putusan dismissal. Namun, dari jumlah tersebut, terdapat 16 perkara yang dinilai perlu dilanjutkan dengan sidang pembuktian. Selain itu, ada 90 perkara lain yang juga akan dilanjutkan dengan sidang pembuktian tanpa melalui putusan dismissal. Dengan demikian, total ada 106 perkara yang akan terus diproses melalui sidang pembuktian.
KesimpulanSidang pembuktian Pileg 2024 akan menjadi tahapan penting dalam menyelesaikan sengketa terkait hasil pemilihan. Proses ini akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk membuktikan klaim dan argumennya di hadapan MK. Dengan demikian, keputusan akhir yang diambil oleh MK akan didasarkan pada bukti-bukti yang disampaikan selama proses sidang pembuktian.
TAPTENG Bupati Simalungun, Dr H Anton Achmad Saragih, didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Simalungun, Hj Darmawati Anton Achmad Saragih, m
NASIONAL
JAKARTA Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan masih yakin pemerintah Indonesia mampu menangani bencana di tiga provinsi Sumatera, m
PEMERINTAHAN
JAKARTA Meski dirilis pada 2021 dan 2022, iPhone 13 dan iPhone 14 masih tersedia di distributor resmi Indonesia, termasuk Apple Authoriz
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, menyoroti langkah pemerintah yang hingga kini belum
NASIONAL
MEDAN Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. H. OK Saidin, SH, M.Hum, dijadwalkan mengikuti Rapat Dengar
PENDIDIKAN
JAKARTA Banyak orang memiliki kebiasaan membuka TikTok, menonton Netflix, atau scroll media sosial sebelum tidur. Tujuannya sederhana, a
KESEHATAN
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan mantan Direktur Utama PT Indofarma, Arief Pramuhanto, dalam kasus korupsi alat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Partai Demokrat mendorong pemerintah segera membuka akses bantuan internasional untuk korban bencana di Sumatera. Sekretaris Jend
NASIONAL
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) dan hakim nonaktif Pengadilan Negeri Surabaya, Heru H
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPANULI SELATAN, Kodim 0212 Tapanuli Selatan menurunkan tim darurat untuk membantu warga terdampak banjir bandang di sejumlah wilayah K
NASIONAL