Bobby Nasution Beri Waktu Seminggu, Pembebasan Lahan Proyek Tanggul di Tapteng Harus Tuntas
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, memberikan tenggat waktu selama satu minggu untuk menyelesaikan pembebasan lahan pembanguna
PEMERINTAHAN
MEDAN – Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. H. OK Saidin, SH, M.Hum, dijadwalkan mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Senin (8/12/2025).
RDP membahas masukan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan atas UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Prof. OK Saidin menerima undangan resmi dari Wakil Ketua DPR RI Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, SH, MH, melalui surat Nomor: B/18225/LG.01.01/XII/2025 tertanggal 4 Desember 2025.Baca Juga:
RDP akan digelar pukul 13.00 WIB di Ruang Rapat Badan Legislasi, Gedung Nusantara I, Jakarta.
Selain Prof. OK Saidin, RDP juga mengundang Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum RI, Kepala Hubungan Pemerintah dan Kebijakan Publik YouTube Asia Tenggara, Ketua Umum Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), dan Ketua Perkumpulan Reproduksi Cipta Indonesia (PRCI).
Dalam pernyataannya, Prof. OK Saidin menyoroti sejumlah isu krusial yang perlu dibahas, termasuk keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan LMK Nasional terkait royalty pencipta, perlindungan hak cipta di era digital dan kehadiran Artificial Intelligence (AI), serta jaminan fidusia atas hak cipta yang belum terealisasi selama 11 tahun berlakunya UU ini.
Ia juga menekankan kendala penilaian ekonomi hak cipta dan sistem pendaftaran hak cipta deklaratif yang dinilai belum memberikan kepastian hukum bagi calon kreditur.
Menurutnya, hal ini dapat menimbulkan kesulitan saat eksekusi jika terjadi wanprestasi debitur.*
(dh)
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, memberikan tenggat waktu selama satu minggu untuk menyelesaikan pembebasan lahan pembanguna
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, angkat bicara terkait aksinya yang sempat marah kepada Camat Tukka, Yan Munzir Hutagalung,
POLITIK
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia resmi mengatur pencantuman label gizi Nutri Level pada makanan dan m
KESEHATAN
TAPTENG Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas lambannya penanganan pascabencana b
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan izin Rencana Penggun
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat inovasi guna meningkatkan
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan masuk dalam nominasi penerima penghargaan bergengsi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebag
PEMERINTAHAN
MEDAN Polemik internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) di Kota Medan mencuat usai pelantikan pengurus Dewan Pimpi
POLITIK
BATUBARA Dugaan korupsi dalam pembangunan Pojok Baca Digital Desa di 141 desa seKabupaten Batubara kembali menjadi sorotan publik. Proy
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali melonjak pada perdagangan hari ini, Rabu (15/4/2026). Kenaikan
EKONOMI