BREAKING NEWS
Rabu, 15 April 2026

Kemendagri Minta Daerah Percepat Inovasi, Tekankan Kebijakan Berbasis Data demi Tingkatkan Pelayanan Publik

Adelia Syafitri - Rabu, 15 April 2026 10:16 WIB
Kemendagri Minta Daerah Percepat Inovasi, Tekankan Kebijakan Berbasis Data demi Tingkatkan Pelayanan Publik
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo. (Foto: kemendagri)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat inovasi guna meningkatkan daya saing dan kualitas pelayanan publik.

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), Yusharto Huntoyungo, menegaskan bahwa inovasi daerah tidak cukup hanya mengandalkan kreativitas, tetapi harus didukung kolaborasi lintas sektor serta kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).

"Inovasi yang dibangun di atas data, riset, dan praktik baik akan lebih tepat sasaran, efektif, serta berkelanjutan," ujar Yusharto dalam kegiatan evaluasi dan penguatan inovasi daerah yang digelar oleh Bapperida Tabalong, Rabu (15/4/2026).

Baca Juga:

Ia menjelaskan, dalam pengembangan inovasi, pemerintah daerah perlu melibatkan seluruh unsur pentahelix, mulai dari akademisi, dunia usaha, masyarakat hingga media. Hal ini dinilai penting agar inovasi yang dihasilkan tidak hanya solutif, tetapi juga berdampak luas bagi masyarakat.

Menurutnya, pendekatan kebijakan berbasis bukti menjadi kunci dalam memastikan setiap program yang dijalankan telah melalui analisis data dan pembuktian empiris. Dengan demikian, risiko kegagalan dapat diminimalisir serta akuntabilitas kebijakan publik meningkat.

"Dengan pendekatan ini, inovasi tidak lagi bersifat sporadis, melainkan terarah dan terintegrasi dalam sistem pembangunan daerah," jelasnya.

Yusharto juga menekankan pentingnya penguatan kelembagaan inovasi melalui dukungan regulasi, termasuk pembentukan peraturan daerah (Perda) tentang inovasi. Regulasi dinilai menjadi fondasi agar inovasi berjalan sistematis dan berkelanjutan.

Selain itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan monitoring dan evaluasi secara berkala, serta memperkuat basis data inovasi sebagai dasar perencanaan kebijakan.

"Tanpa monitoring dan evaluasi yang kuat, inovasi berpotensi tidak berkelanjutan. Karena itu, penguatan basis data menjadi krusial sebagai fondasi dalam merumuskan kebijakan," pungkasnya.*

(oz/dh)

Editor
: Nurul
0 komentar
Tags
beritaTerkait
Medan Masuk Nominasi Penghargaan Kemendagri 2026, Strategi Creative Finance Rico Waas dan Investasi Rp14,5 Triliun Jadi Sorotan
INALUM Raih PROPER Emas dan Hijau 2025, Tegaskan Konsistensi Kinerja ESG Berkelanjutan
Strategi Cerdas Pemkot Tanjungbalai Turunkan Tingkat Pengangguran Hingga 3,81% pada 2025
Sekda Aceh Koordinasikan 15 SKPA untuk Menindaklanjuti Hasil Monev TKD 2026
BGN Dorong Menu MBG Inovatif dan Bergizi: Kualitas Bintang Lima, Harga Rp10.000
BGN Dorong Menu MBG Inovatif dan Berkualitas, Harga Terjangkau untuk Semua
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru