JAKARTA -Penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memulai proses pemeriksaan terhadap Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, terkait dengan kasus dugaan rasuah dalam pengadaan kelengkapan rumah jabatan untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Dalam keterangan tertulisnya, juru bicara bidang penindakan KPK, Ali Fikri, mengonfirmasi bahwa Indra Iskandar telah hadir dan sedang menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik pada Rabu, 15 Mei 2024. Namun, Ali Fikri belum dapat merinci informasi lebih lanjut terkait dengan materi yang akan ditelusuri oleh penyidik.
Pemeriksaan ini berlangsung setelah ruang kerja Indra Iskandar digeledah oleh penyidik KPK dalam beberapa waktu sebelumnya. Indra sebelumnya telah dipanggil untuk pemeriksaan pada pekan sebelumnya namun tidak hadir, dan meminta penjadwalan ulang hingga hari ini.
Baca Juga:
Kasus ini telah menimbulkan pelarangan terhadap tujuh orang terkait, termasuk Indra Iskandar. Mereka terlibat dalam pengadaan kelengkapan rumah jabatan DPR dan dianggap sebagai pihak yang harus dimintai keterangan oleh KPK. Identitas lebih dari dua tersangka dalam kasus ini baru akan diungkap saat penahanan dilakukan oleh KPK.
KPK menegaskan bahwa kasus ini melibatkan dugaan kerugian keuangan negara yang signifikan. Proyek ini terkait dengan pengadaan perabotan untuk kelengkapan ruang tamu, kamar tidur, dan fasilitas lainnya yang diduga telah menjadi objek korupsi.
Baca Juga:
Dalam upaya memberantas korupsi, KPK terus melakukan penyelidikan dan pemeriksaan secara menyeluruh untuk mengungkap kebenaran dan menegakkan keadilan. Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut integritas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, serta menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan tegas.
(N/014)
Bandar Lampung, Pemerintah Kota Bandar Lampung menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan memulai
Pemerintahan
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun memperingati Hari Anak Nasional (HAN) ke41 Tahun 2025 dengan meriah dan penuh makna di Lapan
Pemerintahan
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkoba, khususnya di kawa
Pemerintahan
ACEH SINGKIL Universitas Aufa Royhan (UNAR) kembali menunjukkan komitmennya dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia bidang kese
Kesehatan
ACEH SINGKIL Universitas Aufa Royhan (UNAR) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas tenaga kesehatan daerah
Kesehatan
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menanggapi serius keluhan warga terkait aktivitas kafe tuak di Jalan Ikahi II, Keluraha
Hukum dan Kriminal
TAPANULI SELATAN Wakil Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), H. Jafar Syahbuddin Ritonga, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga
Pemerintahan
PADANG SIDIMPUAN, SUMUT Dunia pendidikan di Kota Padang Sidimpuan kembali tercoreng akibat dugaan pelanggaran hak siswa oleh salah satu
Hukum dan Kriminal
BALI Bencana banjir dan tanah longsor melanda sejumlah wilayah di Provinsi Bali setelah hujan deras mengguyur sejak Selasa (9/9) hingga Ra
Peristiwa
ACEH SINGKIL Dalam rangka memperkuat peran pendidikan dalam peningkatan mutu layanan kesehatan, Universitas Aufa Royhan (UNAR) menggelar
Kesehatan