Menuju Jakarta 500 Tahun: Mampukah Jadi Kota Global Tanpa Meninggalkan Warganya?
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
DENPASAR — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali memperkuat komitmen menjaga akuntabilitas dan optimalisasi pelaksanaan program melalui Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 yang digelar di Ruang Darmawangsa, Rabu (11/3).
Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memantau capaian program sekaligus memastikan seluruh tugas dan fungsi berjalan sesuai target.
Rapat dihadiri Kepala Kanwil Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum I Wayan Redana, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Mustiqo Vitra Ardhiansyah, serta pejabat struktural dan fungsional lainnya.Baca Juga:
Dalam arahannya, Eem Nurmanah menekankan pentingnya penguatan akuntabilitas dan pengelolaan kinerja yang terukur di setiap unit kerja.
"Kegiatan monitoring dan evaluasi ini merupakan wujud komitmen kita bersama untuk memastikan setiap program berjalan secara akuntabel dan terukur. Saya berharap seluruh jajaran dapat memperkuat koordinasi dan meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan agar target kinerja dapat tercapai secara optimal," ujarnya.
Kakanwil juga menyoroti capaian Kanwil Kemenkum Bali yang berhasil meraih peringkat kedua nasional dalam perencanaan anggaran, sekaligus menekankan pentingnya realisasi program dan kegiatan agar kinerja organisasi memberikan hasil maksimal.
Ia menambahkan, penguatan manajemen risiko juga menjadi fokus agar potensi temuan dapat diminimalkan.
Rapat dilanjutkan dengan pemaparan capaian kinerja masing-masing divisi, membahas perkembangan pelaksanaan rencana aksi, capaian indikator kinerja, serta langkah percepatan untuk mendorong optimalisasi realisasi anggaran dan program kerja Triwulan I 2026.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Bali berharap seluruh jajaran semakin memperkuat sinergi, meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program, serta menjaga akuntabilitas kinerja dalam memberikan pelayanan hukum optimal kepada masyarakat.*
(ad)
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA Dua dari 26 tokoh yang diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak hadir d
POLITIK
JAKARTA Direktur Law Firm Pedang Keadilan & Partners Zuhri Saifudin menilai Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peluang untuk mendiskualif
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai rangkaian perombakan pemerintahan Presiden Prabowo Su
POLITIK
MEDAN Video yang memperlihatkan seorang pedagang kaki lima (PKL) diduga dikeroyok sejumlah pria di kawasan depan Kampus Universitas Suma
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Kota Medan tengah mengembangkan sistem pemerintahan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik melal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mayjen TNI (Purn) Prof. H.C. Dr. Rido Hermawan mengajak masyarakat melihat kembali hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesa
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi keterlibatan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dalam perka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Anwar Usman memilih tidak memberikan tanggapan mengenai perkara yang mempersoal
NASIONAL
OlehWerdha CandratrilaksitaRESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya. Menteri yang dinil
OPINI