Permohonan JC Sony Sonjaya Ditolak, Kejagung: Dia Pelaku Utama Kasus Korupsi MBG
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menolak permohonan status justice collaborator (JC) yang diajukan tersangka Sony Sonjaya (SS), mantan
HUKUM DAN KRIMINAL
KARAWANG -Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil langkah berani dengan meresmikan model tambak budi daya ikan nila salin di Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang, Jawa Barat, Rabu (8/5/2024). Dalam sambutannya, Jokowi tidak hanya mengungkapkan keberhasilan proyek ini, tetapi juga merencanakan perluasan program serupa di daerah-daerah lain di utara Pulau Jawa.
Tindakan ini diambil untuk memanfaatkan lahan tambak udang yang telah lama terbengkalai di Pantai Utara Pulau Jawa. Jokowi mencatat bahwa ada sekitar 78 ribu hektare lahan tambak yang tidak dimanfaatkan dari Serang hingga Banyuwangi. Dia percaya bahwa budi daya ikan nila salin bisa menjadi solusi yang tepat untuk memanfaatkan lahan tersebut.
Dalam konteks ini, Jokowi menyoroti potensi pasar global untuk ikan nila. Dia mencatat bahwa permintaan pasar dunia terhadap ikan nila mencapai US$ 14,4 miliar atau sekitar Rp 230 triliun, sebuah angka yang sangat besar. Hal ini menunjukkan bahwa program budi daya ikan nila salin memiliki prospek yang cerah dalam memenuhi permintaan pasar yang luas.
Namun, Jokowi juga menekankan pentingnya pendekatan yang hati-hati dalam mengembangkan program ini. Dia mendukung ide untuk membuat model terlebih dahulu sebelum melakukan perluasan yang besar. Dengan pendekatan ini, program bisa dioptimalkan untuk mencapai hasil yang maksimal, seperti yang telah terbukti dari model yang sudah ada.
Lebih lanjut, Jokowi juga menyoroti dampak ekonomi sosial dari program ini. Dengan anggaran sekitar Rp 13 triliun untuk membuka tambak budi daya ikan nila salin di lahan seluas 78 ribu hektare, program ini diharapkan bisa membuka lapangan kerja yang signifikan. Ini adalah langkah konkret dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat pengangguran di daerah-daerah terpencil.
Dengan keyakinan kuat dalam potensi program ini, Jokowi berjanji untuk memasukkan program ini ke dalam APBN 2025. Dia juga berkomitmen untuk menyampaikan visi dan mimpi ini kepada pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto, dengan harapan agar program ini bisa menjadi kenyataan di masa depan.
Dengan demikian, langkah-langkah Jokowi dalam mengembangkan program budi daya ikan nila salin ini tidak hanya berpotensi untuk memenuhi permintaan pasar global, tetapi juga untuk membuka peluang ekonomi yang besar dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat di daerah-daerah terpencil. Ini adalah langkah maju yang layak untuk didukung dan diapresiasi oleh semua pihak.
(N/014)
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menolak permohonan status justice collaborator (JC) yang diajukan tersangka Sony Sonjaya (SS), mantan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah memperluas uji coba sistem digitalisasi bantuan sosial melalui Portal Perlinsos (Perlindungan Sosial). Kota Medan menja
PEMERINTAHAN
MEDAN Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara (BNNP Sumut) menangkap seorang bandar narkoba asal Kabupaten Labuhanbatu yang jug
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kota (Pemkot) Medan berencana membangun atau merehabilitasi gedung Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan. Untuk proyek
PEMERINTAHAN
MEDAN Danau Toba resmi ditetapkan sebagai tuan rumah Geotourism Festival and International Conference (Geofest) ke7. Agenda berskala in
PARIWISATA
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan bahwa status Green Card UNESCO yang kembali dipertahankan
PARIWISATA
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengikuti secara daring peresmian 1.151 kilometer jalan daerah yang t
PEMERINTAHAN
JAKARTA Sektor koperasi kembali bergerak memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah. Koperasi Produsen Syariah Gambir Anam Koto Man
PERTANIAN AGRIBISNIS
TANGSEL Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jalur Afirmasi Tahun Ajaran 2026/2027 kembali menjadi sorotan. Sejumlah persoala
PENDIDIKAN
JAKARTA Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Menteri Koordinator Bidang Infrastrukt
POLITIK