JAKARTA –Sebuah insiden menarik terjadi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang yang dihelat secara virtual ini melibatkan Alfian Bara, seorang caleg DPRD Sulawesi Utara dari Partai NasDem, yang tidak dapat hadir secara fisik karena berbagai alasan.
Awalnya, Alfian Bara gagal terbang ke Jakarta untuk menghadiri sidang PHPU tersebut. Bandara Sam Ratulangi di Manado ditutup akibat erupsi Gunung Ruang, sehingga membuatnya terpaksa mengikuti sidang secara virtual di pinggir jalan. Sidang berlangsung dengan ciri khas yang unik, dimana suara klakson mobil dan sepeda motor turut bersautan di sekitar ruang sidang MK, menciptakan latar belakang yang tak biasa untuk sidang PHPU.
Hakim Arief Hidayat memimpin jalannya sidang dan menyadari kondisi Alfian yang sedang berada di pinggir jalan. Meskipun sidang dilakukan secara daring, Hakim Arief menekankan pentingnya menggunakan tempat yang layak untuk sidang. Ia juga menyoroti keberadaan Alfian di tempat yang tidak kondusif dan tidak didampingi oleh kuasa hukum secara langsung.
Baca Juga:
Dalam persidangan tersebut, MK mempermasalahkan kedudukan hukum Alfian Bara karena tidak melampirkan rekomendasi dari DPP Partai NasDem, walaupun pokok permohonannya disampaikan dalam batas waktu yang ditetapkan. Alfian sendiri mengajukan permohonan terkait penghitungan suara yang dinilainya tidak sesuai di beberapa daerah.
Alfian juga meminta penundaan sidang hingga ia dapat tiba di Jakarta dan didampingi oleh kuasa hukum. Namun, permintaan tersebut disoroti oleh Hakim Arief karena Alfian harus memenuhi syarat-syarat formal seperti mengajukan permohonan secara daring dengan persetujuan dari DPP Partai NasDem.
Baca Juga:
Sidang PHPU Pileg 2024 ini mencerminkan dinamika dan tantangan dalam menjalankan proses hukum di tengah situasi darurat atau keadaan force majeure yang dapat memengaruhi partisipasi dan akses para pihak terkait dalam proses persidangan. Hal ini juga menjadi pembelajaran penting dalam menjaga kualitas proses hukum yang adil dan transparan di tengah tantangan zaman.
Dengan demikian, kasus ini memberikan refleksi mendalam terkait pentingnya kesiapan dan adaptasi dalam menjalankan proses hukum, terutama dalam situasi darurat atau peristiwa tak terduga yang dapat memengaruhi jalannya proses persidangan.
(N/014)
JAKARTA Bareskrim Polri menolak laporan yang diajukan oleh Peradi Bersatu yang mengatasnamakan diri mereka sebagai pengadu dalam kasus tud
Hukum dan Kriminal
MEDAN Anggota Komisi E DPRD Sumatera Utara (Sumut), Meryl Rouli Saragih, mendesak Kepala Dinas Pendidikan Sumut untuk segera mencopot Rosma
Hukum dan Kriminal
MADINA Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina) Atika Azmi Utammi Nasution berharap agar Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panyabungan senantias
Kesehatan
SUMATERA BARAT Gunung Marapi di Sumatera Barat kembali erupsi pada Jumat, 25 April 2025, sekitar pukul 16.41 WIB. Erupsi tersebut tercat
Berita
ASAHAN Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Anak Sumatera Anti Kedzoliman (GASAK) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor ATR/BPN
Hukum dan Kriminal
LANGKAT Kasus pembacokan yang menimpa seorang personel Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut oleh bandar narkoba di Dusun III, Desa Pekub
Hukum dan Kriminal
BINJAI Seorang ibu rumah tangga (IRT) menjadi korban pembegalan oleh tiga pria yang berboncengan menggunakan sepeda motor Vario hitam ta
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua Umum (Ketum) Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, memberikan komentar terkait tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang
Nasional
BATU BARA Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas guru, khususnya dalam hal mengajar dan mendidik Bupati Batu Bara Bapak H. Baharuddin
Pemerintahan
LOMBOK Meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto, ajang balap motor paling bergengsi, Mot
Olahraga
