Maruli Siahaan Dorong Masyarakat Pahami Hak dan Kewajiban dalam Kehidupan Bermasyarakat
DELI SERDANG Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan mendorong masyarakat memahami hak asasi manusia (HAM) sekaligus kewajiban dalam k
NASIONAL
JAKARTA –Sebuah insiden menarik terjadi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang yang dihelat secara virtual ini melibatkan Alfian Bara, seorang caleg DPRD Sulawesi Utara dari Partai NasDem, yang tidak dapat hadir secara fisik karena berbagai alasan.
Awalnya, Alfian Bara gagal terbang ke Jakarta untuk menghadiri sidang PHPU tersebut. Bandara Sam Ratulangi di Manado ditutup akibat erupsi Gunung Ruang, sehingga membuatnya terpaksa mengikuti sidang secara virtual di pinggir jalan. Sidang berlangsung dengan ciri khas yang unik, dimana suara klakson mobil dan sepeda motor turut bersautan di sekitar ruang sidang MK, menciptakan latar belakang yang tak biasa untuk sidang PHPU.
Hakim Arief Hidayat memimpin jalannya sidang dan menyadari kondisi Alfian yang sedang berada di pinggir jalan. Meskipun sidang dilakukan secara daring, Hakim Arief menekankan pentingnya menggunakan tempat yang layak untuk sidang. Ia juga menyoroti keberadaan Alfian di tempat yang tidak kondusif dan tidak didampingi oleh kuasa hukum secara langsung.
Dalam persidangan tersebut, MK mempermasalahkan kedudukan hukum Alfian Bara karena tidak melampirkan rekomendasi dari DPP Partai NasDem, walaupun pokok permohonannya disampaikan dalam batas waktu yang ditetapkan. Alfian sendiri mengajukan permohonan terkait penghitungan suara yang dinilainya tidak sesuai di beberapa daerah.
Alfian juga meminta penundaan sidang hingga ia dapat tiba di Jakarta dan didampingi oleh kuasa hukum. Namun, permintaan tersebut disoroti oleh Hakim Arief karena Alfian harus memenuhi syarat-syarat formal seperti mengajukan permohonan secara daring dengan persetujuan dari DPP Partai NasDem.
Sidang PHPU Pileg 2024 ini mencerminkan dinamika dan tantangan dalam menjalankan proses hukum di tengah situasi darurat atau keadaan force majeure yang dapat memengaruhi partisipasi dan akses para pihak terkait dalam proses persidangan. Hal ini juga menjadi pembelajaran penting dalam menjaga kualitas proses hukum yang adil dan transparan di tengah tantangan zaman.
Dengan demikian, kasus ini memberikan refleksi mendalam terkait pentingnya kesiapan dan adaptasi dalam menjalankan proses hukum, terutama dalam situasi darurat atau peristiwa tak terduga yang dapat memengaruhi jalannya proses persidangan.
(N/014)
DELI SERDANG Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan mendorong masyarakat memahami hak asasi manusia (HAM) sekaligus kewajiban dalam k
NASIONAL
MEDAN Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polrestabes Medan membongkar lokasi yang diduga menjadi sarang peredaran narkoba di bantara
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polrestabes Medan menangkap seorang remaja berinisial MYP, 18 tahun, yang diduga terlibat d
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Surat Izin Mengemudi (SIM) menjadi salah satu dokumen penting bagi pengendara. SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memiliki
NASIONAL
GAZA Utusan utama Board of Peace (BoP) untuk Gaza, Palestina, Nickolay Mladenov, mengatakan Israel akan mundur dari Jalur Gaza apabila p
INTERNASIONAL
JAKARTA Kementerian Pertahanan atau Kemhan meluruskan informasi yang beredar di media sosial mengenai peserta pelatihan Koperasi Desa/Ke
EKONOMI
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mulai pekan depan mewajibkan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mencantumkan batas waktu ko
NASIONAL
MEDAN Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menggelar kegiatan Penguatan Relawan G
NASIONAL
BINJAI Satuan Reserse Narkoba Polres Binjai menangkap lima pria yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika di wilayah hukum Polres B
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Pemandangan antrean pasien yang berdesakan kembali menjadi sorotan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. OK Arya Zulkarnain, Ka
KESEHATAN