Polda Sumut Gagalkan Penyelundupan 150 Kg Sabu Jaringan Malaysia-Indonesia, 4 Orang Ditangkap
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menggagalkan penyelundupan sabu seberat sekitar 150 kilogram yang diduga merupakan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Republik Indonesia, Laksda TNI Irvansyah, mengungkapkan hasil pertemuan yang berlangsung pada Kamis, 9 Januari 2025, dengan China Coast Guard (CCG) di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak menyepakati pentingnya saling pengertian dan menghormati, terutama terkait dengan pengamanan di Laut Natuna Utara yang berbatasan dengan Laut China Selatan.
Irvansyah menjelaskan, pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping pada November 2024 lalu. Melalui diskusi ini, Bakamla RI menekankan masalah yang terjadi dalam pengamanan laut di Natuna Utara, yang sebelumnya belum bisa diselesaikan tanpa adanya komunikasi langsung antara kedua negara.
“Jika kita tidak pernah bertemu, kita tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Kita harus mencari waktu yang tepat untuk bertemu,” ungkap Irvansyah. Pertemuan ini disambut baik oleh pihak CCG yang menegaskan komitmennya untuk saling menghormati dan tidak membahayakan satu sama lain. “Kita saling menghormati, tidak saling membahayakan, dan bisa saling menyapa di tengah laut,” tambahnya.
Kegiatan ini juga menjadi lanjutan dari pertemuan Bakamla dengan Duta Besar RRT di Jakarta, di mana kedua pihak membahas upaya bersama untuk menyelesaikan isu pengamanan Laut Natuna Utara. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak juga sepakat untuk meningkatkan kerja sama bilateral dan multilateral di sektor maritim. Bakamla RI, yang dipimpin oleh Laksda TNI Irvansyah, didampingi oleh sejumlah pejabat utama lainnya, seperti Plt.
Sestama Laksda TNI Dr. Samuel H. Kowaas, M.Sc., dan Direktur Kerja Sama Laksma Bakamla Askari PSC. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping sebelumnya juga menyaksikan penandatanganan beberapa kesepakatan kerja sama yang melibatkan kedua negara, termasuk kerja sama ekonomi biru, perikanan berkelanjutan, serta sumber daya mineral.
Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa kerja sama maritim antara Indonesia dan China didasarkan pada semangat Deklarasi Perilaku Para Pihak di Laut China Selatan (DoC), yang telah disepakati pada 2002 oleh negara-negara ASEAN dan China. Namun, Indonesia menekankan bahwa kerja sama ini tidak mengakui klaim China atas wilayah Laut China Selatan yang tercermin dalam kebijakan 9 Dash Lines.
Kerja sama maritim yang dijalin kedua negara diharapkan dapat memelihara perdamaian, stabilitas, dan persahabatan di kawasan, dengan tetap menghormati prinsip-prinsip hukum internasional dan menjaga kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara.
(christie)
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menggagalkan penyelundupan sabu seberat sekitar 150 kilogram yang diduga merupakan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut memantau temuan fasilitas mewah di kawasan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Amry KS Pelawi, terpidana kasus korupsi pembuatan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengamat komunikasi politik M. Jamiluddin Ritonga menilai Partai Solidaritas Indonesia (PSI) masih menghadapi tantangan untuk lo
POLITIK
JAKARTA Advokat Hotman Paris Hutapea menyatakan tidak setuju dengan rencana pengaturan mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan pengad
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Maskapai TransNusa membuka rute penerbangan langsung Manado (MDC)Makassar (UPG) dan Makassar (UPG)Manado (MDC) mulai Senin, 28
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung mengamankan mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 20132017 berin
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kasus jaksa berinisial EMN yang diduga menodongkan senjata api kepada warga bernama Ayatullah Komeni di Medan kini berakhir damai.
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Rencana pemerintah membentuk Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi (BUK Migas) dinilai perlu diarahkan pada pembenahan tata kel
EKONOMI
JAKARTA Komisi XIII DPR RI mempertanyakan pengelolaan dan pengawasan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bog
NASIONAL