MK Sebut Tindakan Jokowi Tak Langgar Hukum, Namun Kontroversial Secara Etis

JAKARTA -Hari Senin (22/4) menjadi momentum penting dalam agenda Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024. Wakil Ketua MK, Ridwan Masyur, menjawab pertanyaan terkait citra juru kampanye pasangan calon 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang terkait dengan Presiden Joko Widodo. Ridwan menyatakan bahwa pola komunikasi yang memperkuat citra seorang juru kampanye tidak secara langsung melanggar hukum.

Namun, di tengah pembahasan hukum, Ridwan juga menyoroti aspek etika. Ia menekankan bahwa pelekatan citra diri sebagai juru kampanye kepada seorang presiden bisa menjadi masalah etika, terutama karena presiden seharusnya bersikap netral dalam kontestasi politik. Ini menandakan pentingnya presiden mempertimbangkan tindakan dan penampilannya agar tidak memengaruhi proses politik secara tidak seimbang.

Sidang di MK ini juga menjadi sorotan karena akan memutuskan hasil PHPU untuk dua pasangan calon, yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Surat panggilan telah dikirimkan kepada para pihak terkait untuk hadir dalam sidang tersebut. MK mengharapkan partisipasi yang luas dari pendukung kandidat melalui media massa untuk menjaga proses sidang tetap kondusif.

Sidang ini bukan hanya sekadar pertarungan hukum, tetapi juga menjadi cerminan pentingnya proses demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. Dengan adanya pengawasan dari MK, diharapkan proses politik dan pemilu dapat berlangsung sesuai dengan aturan yang berlaku dan prinsip-prinsip keadilan.

(N/014)