Mendagri Minta Daerah Kaya Hibahkan Dana ke Aceh, Bobby Nasution: Sumut Juga Butuh Bantuan
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, memberikan tanggapan atas instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang m
PEMERINTAHAN
MEDAN – Penjabat (Pj) Bupati Batu Bara Nizhamul, S.E, M.M., mengikuti rapat koordinasi dan penguatan sinergi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kepala Daerah se-Sumatera Utara di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Rabu (27/03/2024).
Pembukaan rakor ditandai dengan pemukulan gong oleh Pj. Gubernur Sumut Hassanudin dan pemberian penghargaan kepada beberapa kepala daerah.
Turut hadir perwakilan Kemendagri Dwi Handoyo, Forkopimda Sumut, Sekda dan Kepala Inspektorat se-Sumut.
Pj. Gubernur Sumatera Utara Hassanudin dalam sambutannya sangat mengapresiasi KPK yang telah menggelar rakor di Provinsi Sumut.
“Dengan kegiatan rakor saya berharap KPK dapat memberikan dukungan kepada kami untuk pencegahan korupsi di Sumut. Banyak hal yang telah dicapai pemerintah Sumut dan kami selalu bertekad mencegah terjadinya korupsi mohon dukungan dari KPK,” ujarnya.
Pj. Gubsu memaparkan data capaian di Sumut untuk progres pengadaan barang dan jasa telah berjalan 99%, manejemen ASN 95%, Pengawasan APIP 93%, BUMD area perizinan 74%.
“Kami fokus untuk mencapai angka-angka perbaikan. Melalui rencana aksi akan menjadi alat untuk mendeteksi dini kecenderungan korupsi tersebut,” ungkap Pj. Gubsu.
Sementara itu, tujuan rakor ini dilakukan KPK untuk memperkuat integritas pemerintah untuk menjauhi perilaku koruptif dan menjalankan budaya anti korupsi.
Selanjutnya, Didik Agung Widjanarko Deputi bidang Supervisi dan kordinasi KPK menyampaikan semakin sedikit transparansi memberi capaian dari beberapa sektor untuk politik pemilu dapat berjalan jujur dan berkualitas. Sektor ekonomi dan bisnis adanya perbaikan iklim usaha, adanya kebebasan hak sipil hal-hal yang tidak sejalan dengan pemerintah.
Didik mengungkapkan upaya berkolaborasi bersama telah menghasilkan penyelamatan keuangan daerah 114 T. Sertifikasi aset daerah 2026 seluruh Indonesia dan kuatnya komitmen pemberantasan korupsi.mtk_07
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, memberikan tanggapan atas instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang m
PEMERINTAHAN
MEDAN Rencana kebijakan pemerintah untuk memangkas belanja pegawai maksimal sebesar 30 persen ternyata tidak akan berdampak terhadap nas
PEMERINTAHAN
MEDAN Kasus korupsi penjualan aset PT Perkebunan Nusantara (PTPN) ke PT Ciputra Land kembali bergulir di Pengadilan Negeri Medan, Senin
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Bagi banyak orang, kematian adalah akhir dari segala hal, sebuah momen penuh duka. Namun, dalam tradisi Batak, ada satu pandangan
SENI DAN BUDAYA
MEDAN Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Dinkes Sumut) mengungkapkan hasil pemeriksaan terhadap 79.926 balita di Kota Medan, yang
KESEHATAN
KARO Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo mulai buka suara terkait kasus yang menjerat Amsal Sitepu, seorang videografer yang didakwa melakuka
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA, 30 Maret 2026 Keresahan warga Dusun Kenanga, Desa Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, memuncak Senin (30/3/2
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kasus dugaan markup proyek video profil desa di Kabupaten Karo yang menjerat videografer Amsal Sitepu mendapat sorotan dari Gabu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ade Darmawan, pelapor kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi), mendatangi Polda Metro Jaya, Senin (30/
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menduga Amsal Sitepu terlibat dalam praktik mark up pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo. Ja
HUKUM DAN KRIMINAL