Bencana Sumatera, PKS Sarankan Prabowo Berkantor Sementara di Lokasi Terdampak
JAKARTA Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan masih yakin pemerintah Indonesia mampu menangani bencana di tiga provinsi Sumatera, m
PEMERINTAHAN
BATU BARA – Pemerintah Kabupaten Batubara di Sumatera Utara menjadi sorotan publik setelah menggelar rapat bersama Komite Advokasi untuk Guru Merdeka (KORUM) untuk membahas pembatalan hasil akhir seleksi CASN-PPPK Formasi 2023. Rapat ini berlangsung di ruang Rapat eks kantor Bupati Batubara pada Senin (26/02/2023), dan mengundang perhatian dari berbagai pihak terkait.
Dalam rapat tersebut, para pihak terkait seperti staf Ahli PJ Bupati, Asisten Pemerintahan, perwakilan Dinas Pendidikan, BKPSDM, Inspektorat, dan KORUM turut hadir. Hasil rapat menyimpulkan keputusan bulat untuk segera membatalkan hasil seleksi CASN PPPK pemkab Batubara tahun 2023.
Mario Sitohang, Koordinator KORUM, menegaskan bahwa keputusan ini merupakan hasil kesepakatan dari berbagai pihak yang hadir dalam rapat. Menurutnya, banyak peserta seleksi tidak memenuhi syarat namun tetap diluluskan, hal ini terbukti dengan ditetapkannya lima tersangka dalam kasus PPPK di Batubara. Mario juga menekankan pentingnya pembatalan hasil seleksi sebagai langkah untuk memperjuangkan keadilan bagi para korban honorer.
“Tragedi yang menimpa para guru yangtelah berbakti selama puluhan tahun telah sangat merusak dunia pendidikan di Indonesia,” ujar Mario. Dia juga menyoroti tindakan Pj Bupati Batubara yang dinilai lamban dalam menanggapi kasus ini, serta menegaskan bahwa jika hasil seleksi tidak dibatalkan, hal tersebut akan menambah daftar buruk pengelolaan pemerintahan Batubara.
Sebelumnya, Polda Sumatera Utara telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Batu Bara. Keempat tersangka termasuk adik Bupati Batu Bara dan tiga pejabat dari Dinas Pendidikan Batu Bara.
Keseluruhan kasus ini menunjukkan eskalasi ketegangan dan perjuangan dalam menegakkan keadilan dan integritas di dalam administrasi pemerintahan, serta menyoroti urgensi reformasi dalam sistem seleksi dan rekrutmen aparatur sipil di Indonesia.
(FZ/011)
JAKARTA Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan masih yakin pemerintah Indonesia mampu menangani bencana di tiga provinsi Sumatera, m
PEMERINTAHAN
JAKARTA Meski dirilis pada 2021 dan 2022, iPhone 13 dan iPhone 14 masih tersedia di distributor resmi Indonesia, termasuk Apple Authoriz
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, menyoroti langkah pemerintah yang hingga kini belum
NASIONAL
MEDAN Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. H. OK Saidin, SH, M.Hum, dijadwalkan mengikuti Rapat Dengar
PENDIDIKAN
JAKARTA Banyak orang memiliki kebiasaan membuka TikTok, menonton Netflix, atau scroll media sosial sebelum tidur. Tujuannya sederhana, a
KESEHATAN
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan mantan Direktur Utama PT Indofarma, Arief Pramuhanto, dalam kasus korupsi alat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Partai Demokrat mendorong pemerintah segera membuka akses bantuan internasional untuk korban bencana di Sumatera. Sekretaris Jend
NASIONAL
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) dan hakim nonaktif Pengadilan Negeri Surabaya, Heru H
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPANULI SELATAN, Kodim 0212 Tapanuli Selatan menurunkan tim darurat untuk membantu warga terdampak banjir bandang di sejumlah wilayah K
NASIONAL
SIBOLGA,SUMATERA UTARA Sejumlah wilayah di Kota Sibolga terendam banjir akibat meluapnya Sungai Aek Doras, setelah hujan deras mengguyur
NASIONAL