Basuki Buka Suara Tentang Kelanjutan Proyek Bakal Tol Terpanjang di Indonesia

JAKARTA -Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memberikan pengarahan terkait keberlanjutan proyek jalan tol yang menjadi sorotan, yakni Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci). Dalam pernyataannya usai melakukan pemungutan suara di TPS 161 Kemang Pratama Bekasi pada Rabu (14/2/2024), Basuki menyampaikan bahwa Kementerian PUPR baru saja menggelar rapat pimpinan terkait proyek Tol Getaci. Dia menjelaskan bahwa saat ini sedang dilakukan market sounding untuk mengetahui minat pihak-pihak terkait untuk mengikuti tender proyek tersebut.

Meskipun demikian, Menteri Basuki menargetkan bahwa penetapan pemenang tender proyek Tol Getaci akan dilakukan pada tahun ini. Proyek ini tetap dipastikan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), sebagaimana yang disampaikan oleh Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Suroto, dalam media briefing di Kantor Kemenko Perekonomian pada Rabu (7/2/2024).

Proyek Tol Getaci saat ini masih dalam tahap lelang pekerjaan konstruksi, seperti yang diungkapkan oleh Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Hedy Rahadian. Meskipun demikian, Hedy menargetkan bahwa pekerjaan fisik Tol Getaci bisa dimulai pada Semester II-2024. Proses pelaksanaan proyek ini telah memasuki tahap pengumuman pra-kualifikasi, menurut laman Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), dengan perkiraan nilai investasi mencapai Rp 37,14 triliun.

Tol Getaci, yang direncanakan sepanjang 108,30 kilometer, diprioritaskan untuk mencapai daerah Ciamis terlebih dahulu, sebelum melanjutkan tahap kedua hingga Cilacap. Sebagai informasi, proyek Tol Getaci ini diharapkan menjadi jalan tol terpanjang di Indonesia dengan panjang 206,65 kilometer, menggantikan posisi Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung (Terpeka) yang saat ini masih memegang gelar tersebut. Desain proyek ini diharapkan dapat memperbaiki konektivitas dan memfasilitasi mobilitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

(K/09)