Ferdinand Hutahaean Curiga Dakwaan Jaksa Direkayasa agar Jokowi Tak Hadir di Sidang
JAKARTA Praktisi hukum Ferdinand Hutahaean mempertanyakan penyusunan dakwaan jaksa dalam perkara dugaan penyebaran informasi terkait ijaz
POLITIK
JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengindikasikan kemungkinan pengisian posisi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) akan dilakukan oleh pejabat definitif dari luar partai politik (nonparpol). Meskipun belum ada kepastian mengenai waktu pengumuman secara resmi terkait pengisian pejabat definitif tersebut, Jokowi menegaskan bahwa yang terutama saat ini adalah kelancaran organisasi pemerintahan dalam menjalankan fungsinya.
Dalam pernyataannya, Jokowi memberikan petunjuk mengenai profil calon pejabat definitif tersebut, yang mana disebutnya berasal dari luar lingkaran partai politik. Hal ini menunjukkan upaya untuk memperkuat independensi dan profesionalisme dalam kepemimpinan di bidang politik, hukum, dan keamanan.
Sebelumnya, Jokowi telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) yang menetapkan pengunduran diri Mahfud Md dari jabatan Menko Polhukam. Jokowi juga telah menunjuk Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menko Polhukam hingga pengisian posisi Menko Polhukam definitif dilakukan.
Keputusan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan kelancaran dan kestabilan dalam pengelolaan kebijakan politik, hukum, dan keamanan negara. Dengan adanya indikasi pengisian posisi tersebut oleh pejabat definitif dari luar partai politik, diharapkan dapat memberikan kepercayaan dan keyakinan yang lebih besar dari masyarakat terhadap kualitas dan independensi kebijakan yang dihasilkan.
(A/08)
JAKARTA Praktisi hukum Ferdinand Hutahaean mempertanyakan penyusunan dakwaan jaksa dalam perkara dugaan penyebaran informasi terkait ijaz
POLITIK
ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mengakselerasi pemulihan ekonomi masy
EKONOMI
SIBOLGA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong Pemerintah Kota Sibolga untuk
PEMERINTAHAN
JAKARTA Tujuh orang yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi yang menj
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memilih tidak memberikan komentar terkait temuan dugaan pemborosan anggaran Program Ma
NASIONAL
MEDAN Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Joko Juliantono mengaku kini memiliki banyak pihak yang merasa terganggu sejak pemerintah menjalank
NASIONAL
MEDAN Lurah Paya Pasir, Syerly, menyampaikan permohonan maaf usai video dirinya yang diduga mengejek seorang warga saat menyampaikan kelu
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan penunjukan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru sepenuhny
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan aliran uang dalam perkara suap yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (K
NASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan pembentukan Dewan Pengawas untuk memperkuat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG). D
NASIONAL