Pemerintah Dorong UMKM Terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis dengan Skema Pendanaan hingga Rp 500 Juta

Jakarta – Pemerintah Indonesia berencana mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menyediakan skema pendanaan bagi UMKM hingga Rp 500 juta. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, atau yang akrab disapa Cak Imin, mengungkapkan bahwa Kemenko PM siap mendukung wacana ini.

“Ya, Menteri UMKM sebagai bagian dari partisipasi untuk mensukseskan makan bergizi gratis itu membuat ekosistem. Nah ekosistem itu tentu melalui berbagai pilot project,” ujar Cak Imin saat ditemui di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, pada Rabu (29/1/2025).

Cak Imin menjelaskan bahwa pilot project ini akan memberikan insentif, meskipun tidak semua UMKM akan menerima pembiayaan tersebut. “Detilnya nanti tanya Menteri UMKM,” sambungnya. Ia mengungkapkan kebanggaannya atas program MBG yang diharapkan dapat melibatkan UMKM di semua lini, baik di sekolah, lingkungan, hingga desa.

Program ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan UMKM dan masyarakat. “Saya sangat senang dan mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis ini, yang akan melibatkan UMKM di seluruh lini kehidupan masyarakat. Ini semua masih dalam penyempurnaan sistemnya,” katanya. Cak Imin juga berharap agar Badan Gizi Nasional dapat membuka kesempatan bagi UMKM untuk bergabung sebagai mitra dalam penyediaan makanan bergizi gratis.

“Saya berharap Kepala Badan Gizi Nasional membuka peluang seluas-luasnya bagi UMKM untuk bergabung dalam penyediaan makanan bergizi gratis,” tambahnya. Sebelumnya, pemerintah menjanjikan akses permodalan awal hingga Rp 500 juta bagi mitra UMKM yang terlibat dalam program MBG. Melalui Kementerian UMKM, pemerintah berkoordinasi dengan 46 bank mitra, termasuk empat bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), untuk memastikan adanya skema pendanaan yang memadai bagi UMKM mitra MBG.

Namun, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan bahwa mitra UMKM harus memenuhi beberapa syarat untuk mengakses modal tersebut. UMKM perlu mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai mitra program MBG. “Dengan syarat mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional, bank akan menyediakan pembiayaan awal hingga Rp 500 juta untuk membantu UMKM membeli bahan baku,” jelas Maman.

Berdasarkan data Kementerian UMKM, terdapat sekitar 2,9 juta pelaku usaha kuliner di Indonesia, serta 30.900 UMKM yang bergerak di jasa katering, yang berpotensi untuk terlibat dalam program MBG. Pemerintah juga menargetkan pengadaan 30.000 titik penyedia makanan bergizi di seluruh Indonesia, sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.

Maman menambahkan, pihaknya melakukan langkah strategis melalui program business matching dan optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di berbagai daerah dan fasilitas legalitas bisnis. Hal ini dilakukan untuk memperkuat kolaborasi UMKM dalam program MBG. “Kita semua berkolaborasi, bergandengan tangan, memastikan program Makan Bergizi Gratis ini benar-benar memberikan dampak positif bagi pertumbuhan sektor UMKM dan masyarakat Indonesia,” tutup Maman.(dtk)

(christie)