
Prabowo: Tanpa Investasi Pertahanan, Bangsa Bisa Dijajah dan Jadi Budak
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kekuatan pertahanan adalah elemen krusial dalam menjaga kedaulatan dan kemerdekaan sebua
Pemerintahan
JAKARTA – Joko Widodo (Jokowi) masuk dalam nominasi tokoh dunia paling korup 2024 yang dirilis oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), bersama dengan beberapa pemimpin dunia lainnya, seperti Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pebisnis India Gautam Adani. Menanggapi tudingan tersebut, Jokowi dengan tegas membantahnya. “Terkorup? Terkorup apa? Yang dikorupsi apa?” ungkap Jokowi saat dijumpai di Solo, Jawa Tengah, pada Selasa (31/12/2024). Jokowi meminta pihak yang menyebutnya sebagai pemimpin terkorup untuk membuktikan tuduhan tersebut. “Ya dibuktikan, apa,” ucapnya dengan nada tegas.
Jokowi juga menyoroti maraknya fitnah yang ditujukan kepadanya, serta banyaknya framing jahat tanpa dasar bukti yang terjadi belakangan ini. “Sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan?” tambahnya. Menyinggung kemungkinan adanya muatan politis di balik nominasi tersebut, Jokowi tidak menanggapi secara serius dan hanya melemparkan tawa kepada wartawan. “Ya ditanyakan saja. Orang bisa pakai kendaraan apa pun lah, bisa pakai NGO, bisa pakai partai,” kata Jokowi. Ia juga menilai bahwa pihak-pihak tertentu bisa memanfaatkan organisasi masyarakat untuk menuduh dan membuat framing jahat terhadap dirinya.
Sementara itu, Sekjen ProJo Handoko menyatakan bahwa penilaian OCCRP tersebut sangat keliru. “Itu penilaian yang keliru. Tolok ukurnya jelas, antara lain hasil pembangunan, penegakan hukum, budaya politik baru, serta harapan,” kata Handoko saat dikonfirmasi, Rabu (1/1/2025). Handoko menegaskan bahwa tingkat penerimaan masyarakat terhadap Jokowi hingga akhir masa jabatannya berada pada angka yang sangat tinggi, mencapai lebih dari 80 persen. Selain itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Ronny Talapessy juga menyayangkan nominasi tersebut. Menurutnya, sosok Jokowi yang dikenal sederhana, bahkan selalu mengenakan kemeja putih dan celana hitam saat menjalankan tugas, tidak mencerminkan seorang pemimpin yang korup. “Apa benar beliau pemimpin korup? Karena yang kita tahu beliau orang yang sederhana,” kata Ronny. OCCRP sendiri memberikan penjelasan mengenai dasar penilaiannya dan bagaimana mereka memilih nominasi tersebut, serta menjawab sejumlah kesalahpahaman terkait rilis tersebut.
Baca Juga:
(CHRISTIE)
Baca Juga:
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kekuatan pertahanan adalah elemen krusial dalam menjaga kedaulatan dan kemerdekaan sebua
PemerintahanDELI SERDANG Tim Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea Cukai Kualanamu berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 6.527 ekor kupukupu (mati),
Hukum dan KriminalMEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan bahwa perubahan fungsi eks Pasar Aksara menjadi area kafe oleh pihak ketiga sud
PemerintahanJAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar lelang barang sitaan hasil tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum
NasionalTAPTENG Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), Polres Tapanuli Tengah (Tapteng) mengintensifkan kegiatan Blue
NasionalJAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi membuka ajang bergengsi Indonesia Defence 2025 Expo and Forum di JIExpo K
PemerintahanBANGLI Dalam upaya menjaga situasi keamanan, ketertiban, dan keselamatan lalu lintas di wilayah hukumnya, Polsek Bangli, Polres Bangli, Pol
NasionalBANGLI Dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar tetap kondusif, Polsek Bangli Polres Bangli terus m
NasionalJAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali bergerak, meski hanya naik tipis sebesar Rp1.000 dibanding hari sebelumnya
EkonomiMEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, buka suara terkait polemik rencana Pemprov Sumut yang sempat menganggarkan Rp 860 juta untu
Pemerintahan