JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto, telah berjalan lebih dari dua minggu. Namun, program ini tidak lepas dari kritik, terutama terkait dengan anggaran sebesar Rp10.000 per anak yang dianggap tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan gizi anak, serta soal jenis menu yang disajikan.
Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Eni Harmayani, menanggapi kritikan tersebut dengan menyarankan perlunya kajian lebih dalam tentang jenis menu makanan dan proses pengolahannya agar tidak terjadi pemborosan makanan (food waste). “Setiap daerah memiliki budaya atau kebiasaan tersendiri dalam mengolah pangan sehingga penting untuk diadakan standardisasi nasional dalam penentuan menu, kandungan gizi bahan baku, dan pengolahan pangan tersebut agar kandungan gizinya tetap terjaga,” kata Eni, yang dikutip dari laman UGM, Selasa (28/1/2025).
Eni juga mengungkapkan pentingnya kolaborasi antara pihak sekolah, ahli pangan, ahli gizi, serta pemerintah daerah dalam memantau indikator keberhasilan dan standardisasi nasional program ini. “Program ini perlu adanya indikator keberhasilan yang melibatkan sekolah karena lingkupnya yang kecil sehingga proses pemantauan pun lebih terjaga dan bisa melibatkan orang tua yang lebih mengerti anaknya,” tambahnya.
Baca Juga:
Dari segi pengelolaan dapur umum yang digunakan untuk program MBG, Eni menyarankan agar dapur-dapur tersebut dikelola secara profesional. Pengelolaan yang baik akan memastikan kualitas makanan yang disajikan tetap layak konsumsi, serta memperhatikan kebersihan dan proses penyimpanan makanan. Lebih lanjut, Eni menekankan pentingnya edukasi bagi semua pihak terkait mengenai cara menyiapkan makanan yang sehat dan bergizi.
“Perlu adanya edukasi tentang bagaimana cara menyiapkan makanan yang sehat dan bergizi,” ungkapnya. Eni berharap program ini dapat terencana dengan baik, mulai dari kondisi makanan, teknis produksi, hingga indikator keberhasilannya. Jika program ini tidak dikelola dengan baik, maka efektivitas dan keberlanjutannya akan dipertanyakan.(TRBN)
Baca Juga:
(CHIRSTIE)
BANDUNG Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, angkat bicara terkait penahanan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bandung, Edy Mar
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengimbau masyarakat untuk tidak panik menyikapi peningkatan kasus COVID19 yang
Kesehatan
JAKARTA Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengusulkan pemberian insentif sebesar Rp30 juta per bulan bagi dokter spesialis
Kesehatan
JAKARTA Memasuki pertengahan tahun 2025, Indonesia kembali menjadi sorotan setelah pemerintah menetapkan total 27 hari libur nasional da
Nasional
JAKARTA Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, melontarkan kritik tajam kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (
Nasional
TEL AVIV Rentetan serangan rudal Iran mengguncang sejumlah wilayah strategis di Israel pada Sabtu (14/6) dini hari waktu setempat, menan
Internasional
PADANG LAWAS UTARA Upaya pemberantasan peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Tapanuli Selatan kembali membuahkan hasil. Satuan Res
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, mengungkapkan bahwa kekerasan seksual merupakan bentu
Nasional
CIANJUR Peristiwa kebakaran hebat melanda Kampung Sayang Kulon, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, pada Sabtu (14/6
Peristiwa
BADUNG Seorang warga negara asing (WNA) asal Australia berinisial NPJ (32) ditangkap jajaran Satresnarkoba Polres Badung setelah kedapat
Hukum dan Kriminal
