Namun, perpanjangan waktu tersebut hanya berlaku bagi sekolah yang telah melengkapi sebagian besar data, dan tidak dapat diberikan kepada sekolah yang belum melengkapi data sama sekali. Eduart menekankan bahwa kebijakan ini diambil demi menjaga prinsip akuntabilitas, keberadilan, dan integritas dalam pelaksanaan SNPMB 2025.
"Panitia tidak dapat mengakomodasi finalisasi PDSS dari sekolah yang belum melengkapi data secara lengkap karena kami harus menghargai sekolah-sekolah yang telah mematuhi aturan dan mengikuti prosedur dengan baik," tegasnya.
Baca Juga:
Dokumen yang Harus Dilengkapi Sekolah
Eduart menjelaskan, bagi sekolah yang masih memiliki kendala dalam finalisasi PDSS, terdapat beberapa dokumen yang harus disiapkan, di antaranya adalah Surat Kuasa yang mencantumkan informasi terkait identitas sekolah dan siswa, seperti nama kepala sekolah, NIP, jabatan, NPSN, serta nama dan alamat sekolah, serta data siswa yang belum memiliki nilai lengkap.
Baca Juga:
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi atas capaian positif dalam kebijakan ketahanan pangan nasional. Dalam Sidang
Ekonomi
JAKARTA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai bahwa penggunaan atribut maupun pengibaran bendera bertema One Piece, men
Nasional
JAKARTA Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,12 persen secara tahunan (year on year) pada kuarta
Ekonomi
PADANGSIDIMPUAN Universitas Aufa Royhan, salah satu perguruan tinggi terkemuka di Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara, secara resmi mem
Pendidikan
KARANGASEM Kapolda Bali, Irjen Pol. Daniel Adityajaya, S.H., S.I.K., M.Si., melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Polres Karangasem, Rab
Nasional
MEDAN Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya mengajak Pengurus Wilayah Ikatan Pelajar AlWashliyah (PW IPA) Sumut untuk mulai mempe
Pendidikan
BANDUNG Delapan organisasi sekolah swasta resmi mengajukan gugatan terhadap Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ke Pengadilan Tata Usaha
Hukum dan Kriminal
BOGOR Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia menargetkan pencatatan pernikahan secara nasional mencapai dua juta pasangan pada t
Nasional
JAKARTA Musisi ternama Ahmad Dhani menyampaikan kabar menggembirakan bagi para pelaku usaha di sektor kuliner. Lewat unggahan di akun In
Entertainment
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Eddy Soeparno, mengusulkan adanya pembatasan usia bagi pengguna platform ga
Sains & Teknologi
