BITVONLINE .COM -Ketua Umum Tim Penanggung Jawab Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2025, Eduart Wolok, mengungkapkan bahwa hingga batas waktu terakhir pada 5 Februari 2025, sebanyak 297 sekolah telah berhasil melakukan finalisasi Pangkalan Data Siswa dan Sekolah (PDSS) untuk mengikuti seleksi. Namun, masih terdapat 76 sekolah yang belum menyelesaikan finalisasi PDSS akibat kendala teknis pada sistem.
Dalam upaya memberikan kesempatan bagi siswa-siswa yang memiliki nilai lengkap agar dapat mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Eduart mengumumkan bahwa pihak panitia memberikan perpanjangan waktu hingga Jumat, 7 Februari 2025, pukul 15.00 WIB. Sekolah-sekolah yang masih menghadapi masalah dengan finalisasi PDSS tersebut telah dihubungi dan diminta untuk mengirimkan email ke halo-snpmb@bppp.kemdikbud.go.id.
"Perpanjangan ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan siswa dengan nilai lengkap agar dapat mengikuti SNBP. Sekolah yang belum dapat menyelesaikan finalisasi PDSS telah diberitahu untuk menghubungi kami secepatnya," ujar Eduart dalam pernyataan tertulisnya pada Kamis (6/2/2025).
Baca Juga:
Eduart juga menjelaskan bahwa panitia telah mengimbau kepada sekolah-sekolah untuk segera melakukan finalisasi PDSS melalui media sosial pada Minggu (2/2/2025) dan melalui siaran pers yang dikeluarkan pada Selasa (4/2/2025).
Namun, perpanjangan waktu tersebut hanya berlaku bagi sekolah yang telah melengkapi sebagian besar data, dan tidak dapat diberikan kepada sekolah yang belum melengkapi data sama sekali. Eduart menekankan bahwa kebijakan ini diambil demi menjaga prinsip akuntabilitas, keberadilan, dan integritas dalam pelaksanaan SNPMB 2025.
Baca Juga:
"Panitia tidak dapat mengakomodasi finalisasi PDSS dari sekolah yang belum melengkapi data secara lengkap karena kami harus menghargai sekolah-sekolah yang telah mematuhi aturan dan mengikuti prosedur dengan baik," tegasnya.
Dokumen yang Harus Dilengkapi Sekolah
Eduart menjelaskan, bagi sekolah yang masih memiliki kendala dalam finalisasi PDSS, terdapat beberapa dokumen yang harus disiapkan, di antaranya adalah Surat Kuasa yang mencantumkan informasi terkait identitas sekolah dan siswa, seperti nama kepala sekolah, NIP, jabatan, NPSN, serta nama dan alamat sekolah, serta data siswa yang belum memiliki nilai lengkap.
Siswa dengan nilai tidak lengkap akan diabaikan atau dihapus dari daftar eligible untuk mengikuti SNBP.
(kp/n14)
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi atas capaian positif dalam kebijakan ketahanan pangan nasional. Dalam Sidang
Ekonomi
JAKARTA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai bahwa penggunaan atribut maupun pengibaran bendera bertema One Piece, men
Nasional
JAKARTA Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,12 persen secara tahunan (year on year) pada kuarta
Ekonomi
PADANGSIDIMPUAN Universitas Aufa Royhan, salah satu perguruan tinggi terkemuka di Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara, secara resmi mem
Pendidikan
KARANGASEM Kapolda Bali, Irjen Pol. Daniel Adityajaya, S.H., S.I.K., M.Si., melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Polres Karangasem, Rab
Nasional
MEDAN Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya mengajak Pengurus Wilayah Ikatan Pelajar AlWashliyah (PW IPA) Sumut untuk mulai mempe
Pendidikan
BANDUNG Delapan organisasi sekolah swasta resmi mengajukan gugatan terhadap Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ke Pengadilan Tata Usaha
Hukum dan Kriminal
BOGOR Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia menargetkan pencatatan pernikahan secara nasional mencapai dua juta pasangan pada t
Nasional
JAKARTA Musisi ternama Ahmad Dhani menyampaikan kabar menggembirakan bagi para pelaku usaha di sektor kuliner. Lewat unggahan di akun In
Entertainment
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Eddy Soeparno, mengusulkan adanya pembatasan usia bagi pengguna platform ga
Sains & Teknologi
