Komnas HAM Selidiki Ancaman Digital terhadap 12 Saksi Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus
JAKARTA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tengah melakukan penyelidikan terkait laporan indikasi ancaman yang diterima 12 o
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P, Rieke Diah Pitaloka, menyatakan ketidakhadirannya memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) pada Senin (30/12/2024). Panggilan tersebut terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilaporkan oleh seorang pengadu bernama Alfadjri Aditia Prayoga.Rieke menjelaskan bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh tugas reses di daerah pemilihan (dapil) yang sedang dijalankan, sebagaimana telah diputuskan dalam Sidang Paripurna Penutupan Masa Sidang I Tahun Persidangan 2024-2025.
“Jika benar surat MKD Nomor 743/PW.09/12/2024 tertanggal 27 Desember 2024 tersebut dibuat dan dikirimkan oleh pimpinan MKD DPR RI, saya mohon maaf tidak dapat memenuhi panggilan tersebut dikarenakan sedang menjalankan tugas negara, sama dengan anggota DPR RI lainnya,” ujar Rieke. Senin (30/12/2024). Ketua MKD DPR RI, Nazaruddin Dek Gam, sebelumnya menegaskan bahwa seluruh anggota DPR sedang menjalani reses, sehingga pemanggilan terhadap Rieke ditunda. “Iya, surat pemanggilan itu memang aku tanda tangan. Tapi kan kita masih libur (sidang), masih reses. Jadi anggota-anggota masih di dapil. Jadi kita tunda dulu lah,” ujar Dek Gam.
Rieke dilaporkan atas pernyataan dalam konten media sosial yang dianggap memprovokasi warga menolak kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen. Namun, Nazaruddin belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai materi aduan maupun sosok pelapor. Kasus ini menarik perhatian publik, apalagi Rieke mempertanyakan keaslian surat panggilan yang dikirimkan oleh MKD. “Sebagaimana diputuskan pada Sidang Paripurna, saya sedang menjalankan tugas reses. Jadi, saya tidak yakin dengan keabsahan surat tersebut,” tegas Rieke. Tindakan MKD terhadap laporan ini dinilai sejumlah pihak sebagai isu sensitif. Pengamat politik menyebut kasus ini bisa menjadi refleksi adanya perseteruan pandangan politik dalam tubuh DPR.
(christie)
JAKARTA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tengah melakukan penyelidikan terkait laporan indikasi ancaman yang diterima 12 o
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara (Sumut) menangkap seorang bandar dan dua kurir narkoba di Kelurahan Tanah Seribu,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Linimasa media sosial X ramai membahas isu pemadaman listrik global yang disebut akan terjadi pada Kamis (2/4/2026). Informasi i
EKONOMI
MANDAILING NATAL Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Ny. Yupri Ast
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi III DPR RI akan memanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo untuk mengonfirmasi penanganan perkara terdakwa kasus korupsi vi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan akan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait keputusan K
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah menuntut investigasi cepat, transparan, dan komprehensif atas gugurnya tiga prajurit TNI yang tergabung dalam Pasukan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sebanyak 10.000 warga Kota Medan akan mendapatkan bantuan sosial sebesar Rp 200.000 per bulan melalui Program Keluarga Harapan (PK
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pakar digital dan forensik sekaligus tersangka pencemaran nama baik terkait isu ijazah Presiden ke7 Joko Widodo (Jokowi), Rismo
HUKUM DAN KRIMINAL
BATAM Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri) memastikan langkah banding atas vonis terhadap Fandi Ramadhan, terkait kasus narkob
HUKUM DAN KRIMINAL