Cecar Ahli Pemohon! Arsul Sani Pertanyakan Dasar Hukum MK Batalkan Pelantikan Gibran
JAKARTA Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arsul Sani mempertanyakan dasar kewenangan Mahkamah apabila diminta membatalkan pelantikan Wakil Pre
POLITIK
JAKARTA – Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P, Rieke Diah Pitaloka, menyatakan ketidakhadirannya memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) pada Senin (30/12/2024). Panggilan tersebut terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilaporkan oleh seorang pengadu bernama Alfadjri Aditia Prayoga.Rieke menjelaskan bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh tugas reses di daerah pemilihan (dapil) yang sedang dijalankan, sebagaimana telah diputuskan dalam Sidang Paripurna Penutupan Masa Sidang I Tahun Persidangan 2024-2025.
“Jika benar surat MKD Nomor 743/PW.09/12/2024 tertanggal 27 Desember 2024 tersebut dibuat dan dikirimkan oleh pimpinan MKD DPR RI, saya mohon maaf tidak dapat memenuhi panggilan tersebut dikarenakan sedang menjalankan tugas negara, sama dengan anggota DPR RI lainnya,” ujar Rieke. Senin (30/12/2024). Ketua MKD DPR RI, Nazaruddin Dek Gam, sebelumnya menegaskan bahwa seluruh anggota DPR sedang menjalani reses, sehingga pemanggilan terhadap Rieke ditunda. “Iya, surat pemanggilan itu memang aku tanda tangan. Tapi kan kita masih libur (sidang), masih reses. Jadi anggota-anggota masih di dapil. Jadi kita tunda dulu lah,” ujar Dek Gam.
Rieke dilaporkan atas pernyataan dalam konten media sosial yang dianggap memprovokasi warga menolak kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen. Namun, Nazaruddin belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai materi aduan maupun sosok pelapor. Kasus ini menarik perhatian publik, apalagi Rieke mempertanyakan keaslian surat panggilan yang dikirimkan oleh MKD. “Sebagaimana diputuskan pada Sidang Paripurna, saya sedang menjalankan tugas reses. Jadi, saya tidak yakin dengan keabsahan surat tersebut,” tegas Rieke. Tindakan MKD terhadap laporan ini dinilai sejumlah pihak sebagai isu sensitif. Pengamat politik menyebut kasus ini bisa menjadi refleksi adanya perseteruan pandangan politik dalam tubuh DPR.
(christie)
JAKARTA Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arsul Sani mempertanyakan dasar kewenangan Mahkamah apabila diminta membatalkan pelantikan Wakil Pre
POLITIK
JAKARTA Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra melontarkan candaan saat memimpin sidang pembuktian perkara Perselisihan Hasil Pemi
POLITIK
MEDAN Harga bahan bakar minyak (BBM) Pertamina di Sumatera Utara pada Kamis (1/10/2026) masih mengacu pada harga yang berlaku sejak awal Se
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) merespons permintaan pihak pemohon agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dihadirkan dalam persidangan
NASIONAL
JAKARTA Misteri kematian Sutrimo (42), yang ditemukan tewas di depan Klinik Mordent, Jakarta Selatan, pada 23 Juli 2026, akhirnya terungkap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Komisioner KPU periode 20072012 I Gusti Putu Artha mengungkap pengalaman mengenai dugaan adanya oknum di internal KPU yang
POLITIK
SURABAYA Polisi mengamankan delapan orang dalam penggerebekan sebuah kamar hotel di Surabaya, Jawa Timur, pada Senin (28/9/2026) dini hari.
HUKUM DAN KRIMINAL
BOGOR Pembongkaran klaster hunian mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mendapat perhatian Ombudsman RI. Lembaga
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Masa Ta&039aruf (MASTA) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) digelar
PENDIDIKAN
MEDAN Koramil 020109/Medan Belawan menyalurkan 14 ribu liter air bersih kepada warga di sejumlah wilayah Kecamatan Medan Belawan, Kota Med
NASIONAL