Satgas PRR Dorong Percepatan Pemulihan Pascabencana di Sumatera, Pemerintah Tekan Percepatan Anggaran
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong percepatan pemulihan di wilay
NASIONAL
PADANGSIDIMPUAN – Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan, Ipong Dalimunthe, S.E., menyoroti kondisi Jalan Lintas Hutaimbaru - Rimba Soping yang terletak di Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara.
Menurut Ipong, jalan provinsi ini sangat membutuhkan perhatian serius dari Pemerintah Kota Padangsidimpuan untuk segera disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, agar dapat diprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan pada tahun 2025.
Saat melintasi jalan tersebut pada Minggu (2/3/2025), Ipong mengungkapkan kekhawatirannya terkait banyaknya lubang-lubang yang ada di sepanjang jalan tersebut, yang mengganggu kenyamanan pengendara.
Selain itu, jalan ini menjadi satu-satunya akses utama bagi masyarakat desa di Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu untuk mengangkut hasil pertanian mereka ke pusat kota, dan sebaliknya untuk berbelanja kebutuhan dari pusat kota kembali ke desa mereka.
"Jalan ini sangat vital bagi kehidupan masyarakat.
Tidak hanya sebagai akses penghubung, tetapi juga penting untuk mendukung perekonomian masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian," ungkap Ipong.
Ipong Dalimunthe menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Kota Padangsidimpuan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menyelesaikan permasalahan jalan ini.
Menurutnya, Pemko Padangsidimpuan tidak boleh hanya menunggu pembangunan dari Pemerintah Provinsi Sumut, tetapi harus aktif "jemput bola" untuk memastikan pengalokasian anggaran pembangunan jalan tersebut.
"Sudah saatnya Pemerintah Kota Padangsidimpuan tidak hanya menunggu, tapi harus berinisiatif untuk mendorong Pemerintah Provinsi Sumut agar lebih peduli dan segera meluncurkan anggaran untuk pembangunan jalan ini," ujar Ipong dengan tegas.
Ia juga berharap agar rekan-rekan sejawatnya di DPRD Kota Padangsidimpuan bisa bersama-sama menyuarakan kepentingan masyarakat, terutama terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan provinsi dan jalan nasional seperti Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution yang juga membutuhkan perhatian serupa.
Ipong mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Sumut yang telah membangun jalan sepanjang 2 kilometer, namun ia menekankan bahwa pembangunan tersebut harus dilanjutkan pada tahun 2025 ini agar masyarakat Angkola Julu tidak lagi mengalami kendala dalam membawa hasil pertanian mereka ke Kota Padangsidimpuan.
"Kami berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Utara benar-benar memperhatikan daerah kami ini agar masyarakat tidak lagi terganggu dengan kondisi jalan yang rusak," tutup Ipong Dalimunthe.
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong percepatan pemulihan di wilay
NASIONAL
JAKARTA Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Bersatu menyoroti dugaan adanya keterlibatan aktor politik di balik aksi penolakan terha
POLITIK
MEDAN Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kota Binjai menyatakan dukungan kepada David Luther Lubis u
POLITIK
FORT LEAVENWORTH Tiga perwira Tentara Nasional Indonesia (TNI) berhasil menyelesaikan pendidikan di US Army Command and General Staff Co
PENDIDIKAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pentingnya peran ulama sebagai mitra moral dalam penyelenggaraan pemerintahan,
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa Indonesia saat ini tidak lagi bergantung pada im
EKONOMI
JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak masyarakat menjadikan peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah sebagai momentu
AGAMA
JAKARTA Advokat Elza Syarief resmi mengundurkan diri sebagai kuasa hukum mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, ya
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kabupaten Langkat meresmikan Sekretariat Pengurus Anak Cabang (PAC) Hanura Kecamatan S
POLITIK
JAKARTA Sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang tergabung dalam BEM Bersatu menyatakan sikap menolak segala bentuk intervensi poli
POLITIK