Anggota Komisi II DPR Rahmat Saleh Minta Regulasi Jelas untuk Gaji PPPK, Tanggapi Ketimpangan Antar Daerah

JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Rahmat Saleh, mengingatkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tentang pentingnya adanya landasan regulasi yang jelas terkait standar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Menurut Rahmat, ketimpangan gaji PPPK antar daerah saat ini perlu menjadi perhatian khusus, karena meskipun disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi para pegawai.

Rahmat menyampaikan hal ini dalam rapat kerja (Raker) Komisi II DPR bersama Menteri PANRB dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Gedung DPR, Jakarta, pada Selasa (5/3/2025).

"Banyak pertanyaan yang masuk ke Komisi II terkait ketimpangan standar gaji PPPK di berbagai daerah.

Saya paham bahwa gaji ini menyesuaikan kemampuan keuangan daerah, tetapi aturan yang jelas harus ada.

Apakah ada aturan yang mengatur agar gaji PPPK, misalnya, setara dengan UMR atau standar lainnya?" ujar Rahmat.

Rahmat menjelaskan bahwa keuangan daerah saat ini dapat ditafsirkan dengan berbagai cara oleh kepala daerah, yang menyebabkan ketidakpastian dalam penggajian PPPK.

Ia mendesak agar ada regulasi khusus dari Kementerian PANRB untuk memberikan kejelasan dan menyelesaikan permasalahan ini.

"Keuangan daerah itu bervariasi, dan kepala daerah sering menafsirkannya berbeda.

Tidak ada aturan yang jelas mengenai hal ini, sehingga perlu ada aturan khusus dari Kementerian terkait agar pertanyaan-pertanyaan ini bisa terjawab," tambahnya.

Selain itu, Rahmat juga menyoroti soal jenjang karir bagi PPPK, terutama bagi mereka yang bekerja penuh waktu.

Ia mengungkapkan kekhawatiran jika banyak PPPK yang memasuki masa pensiun tanpa ada kesempatan bagi pengganti mereka yang bekerja paruh waktu untuk mendapatkan kesempatan yang adil.

"Apakah ada penjenjangan karir untuk PPPK, terutama yang bekerja penuh waktu, agar mereka tidak tergantikan begitu saja? Ini penting agar masa depan pekerjaan mereka terjamin," ujarnya.

Rahmat juga menekankan pentingnya kebijakan afirmatif dalam seleksi PPPK, terutama bagi mereka yang telah mengabdi selama bertahun-tahun.

Jika seleksi PPPK hanya mengedepankan kompetisi melalui Computer Assisted Test (CAT), Rahmat khawatir PPPK yang lebih tua dan berpengalaman akan kesulitan bersaing dengan para fresh graduate yang lebih muda dan melek teknologi.

"Kita harus memastikan ada kebijakan afirmatif, terutama untuk mereka yang sudah lama mengabdi.

Jangan sampai mereka tersingkir dalam seleksi karena mereka lebih tua. Ini sangat penting bagi kemanusiaan dan keadilan," ucap Rahmat.

Menteri PANRB, Rini Widyantini, dalam kesempatan yang sama menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat penataan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara menyeluruh dan terstruktur.

Pemerintah, lanjut Rini, berkomitmen untuk melaksanakan seleksi CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) sesuai dengan rencana yang telah disusun.

"Pemerintah dan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN dengan pendekatan yang lebih komprehensif.

Kami yakin, pengadaan CASN harus disertai dengan penataan yang terstruktur untuk menciptakan birokrasi yang lebih baik," ujar Rini.

Pemerintah juga telah membuka seleksi CASN pada tahun 2024 dengan total formasi sebanyak 248.970 untuk CPNS dan 1.017.111 untuk PPPK, yang merupakan formasi terbesar sepanjang sejarah.

Pemerintah berharap seleksi ini dapat membantu penyelesaian penataan pegawai non-ASN di seluruh instansi pemerintah.

(tb/p)