BNI Dukung Penuh Proses Hukum Kasus Dugaan Penyalahgunaan Dana di Aek Nabara
MEDAN PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh proses hukum terkait dugaan penyalahguna
HUKUM DAN KRIMINAL
BITVONLINE.COM -Mahar atau mas kawin merupakan salah satu unsur penting dalam pernikahan menurut ajaran Islam.
Keberadaan mahar bukan sekadar simbol, melainkan syarat yang wajib dipenuhi sebagai bentuk penghormatan terhadap mempelai perempuan.
Dalam Islam, mahar memiliki dasar hukum yang kuat dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi agar pernikahan sah secara syar'i.
Dasar Hukum Mahar
Mahar diwajibkan berdasarkan Al-Qur'an, antara lain dalam Surah An-Nisa ayat 4:
"Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang wajib..."
Hadis Nabi Muhammad SAW juga mempertegas keharusan mahar dalam akad nikah, meski nilainya bisa beragam sesuai kesepakatan.
Syarat Sah Mahar dalam Islam
Beberapa syarat yang menjadikan mahar sah menurut syariat, antara lain:
- Mahar harus berupa sesuatu yang halal dan bernilai, bisa berupa uang, emas, barang, atau jasa tertentu.
- Diketahui dengan jelas jumlah atau bentuknya oleh kedua belah pihak.
MEDAN PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh proses hukum terkait dugaan penyalahguna
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, menjelaskan alasan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tengah melakukan penyelidikan terkait laporan indikasi ancaman yang diterima 12 o
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara (Sumut) menangkap seorang bandar dan dua kurir narkoba di Kelurahan Tanah Seribu,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Linimasa media sosial X ramai membahas isu pemadaman listrik global yang disebut akan terjadi pada Kamis (2/4/2026). Informasi i
EKONOMI
MANDAILING NATAL Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Ny. Yupri Ast
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi III DPR RI akan memanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo untuk mengonfirmasi penanganan perkara terdakwa kasus korupsi vi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan akan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait keputusan K
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah menuntut investigasi cepat, transparan, dan komprehensif atas gugurnya tiga prajurit TNI yang tergabung dalam Pasukan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sebanyak 10.000 warga Kota Medan akan mendapatkan bantuan sosial sebesar Rp 200.000 per bulan melalui Program Keluarga Harapan (PK
PEMERINTAHAN