AMSI Aceh Beri Penghargaan ke Kapolda Aceh atas Dukungan Ekosistem Pers Kondusif
BANDA ACEH Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Aceh memberikan Piagam Penghargaan kepada Kapolda Aceh, Irjen Pol Drs Marzuki Ali Basya
NASIONAL
JAKARTA – Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi mengeluarkan edaran resmi terkait penggabungan pasangan jemaah haji yang sempat terpisah saat penempatan hotel di Makkah akibat kebijakan layanan berbasis syarikah.
Aturan ini menjadi angin segar bagi ribuan jemaah, khususnya pasangan suami istri, orang tua dan anak, serta penyandang disabilitas dan pendampingnya.
Ketua PPIH Arab Saudi, Muchlis M Hanafi, menyatakan bahwa edaran yang diterbitkan pada Sabtu (17/5) ini bertujuan untuk memastikan kenyamanan dan kemaslahatan jemaah haji Indonesia selama berada di Tanah Suci.
Ia menjelaskan bahwa pemisahan jemaah dalam satu kloter terjadi karena sistem penempatan yang mengacu pada syarikah, yakni perusahaan penyedia layanan akomodasi.
"Dengan pertimbangan kemanusiaan, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi bersama delapan syarikah telah menyetujui agar pasangan terpisah dapat digabungkan ke dalam satu hotel, meskipun berasal dari syarikah yang berbeda. Penyesuaian juga akan dilakukan terhadap kartu Nusuk masing-masing jemaah," ujar Muchlis, yang juga menjabat sebagai Direktur Layanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama RI.
Ia menambahkan, seluruh Ketua Kloter diminta segera mendata jemaah yang masuk dalam kategori pasangan terpisah untuk dilaporkan kepada sektor dan selanjutnya diproses oleh Daerah Kerja (Daker) Makkah.
"Bagi jemaah yang telah bergabung namun belum melapor secara resmi, diimbau segera melapor melalui Ketua Kloter agar keberadaan mereka tercatat oleh syarikah dan tidak menimbulkan kendala dalam pergerakan ke Arafah pada 8 Dzulhijjah," tegas Muchlis.
Untuk mempercepat proses, Kepala Daker Makkah bersama seluruh Kepala Sektor juga diminta menunjuk penanggung jawab khusus guna menangani proses penggabungan ini.
Ditargetkan, proses penggabungan pasangan yang terpisah dapat rampung maksimal dalam waktu 1x24 jam setelah kedatangan di Makkah.
Diketahui, sejak 10 Mei 2025, jemaah haji Indonesia mulai memasuki Kota Makkah setelah menyelesaikan ibadah Arbain di Madinah.
Hingga saat ini, lebih dari 120 kloter dengan total 47.014 jemaah telah diberangkatkan dari Madinah ke Makkah.
Selain itu, jemaah dari gelombang kedua yang langsung diberangkatkan dari tanah air juga telah mulai berdatangan ke Makkah melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah.
Sebanyak 14 kloter atau sekitar 5.300 calon haji tercatat masuk Makkah pada Sabtu (17/5), dan proses kedatangan jemaah gelombang II dijadwalkan berlangsung hingga 31 Mei 2025.*
(tt/a008)
BANDA ACEH Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Aceh memberikan Piagam Penghargaan kepada Kapolda Aceh, Irjen Pol Drs Marzuki Ali Basya
NASIONAL
JAKARTA Tersangka dalam kasus dugaan penyebaran informasi bohong terkait ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo, Rismon Sianipar, angkat bi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengusulkan agar pemerintah menanggung seluruh iuran peserta BPJS Kesehatan di Indo
KESEHATAN
NIAS SELATAN Gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,2 mengguncang wilayah Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, pada Rabu, 15 April 2026,
PERISTIWA
MEDAN Tim Search and Rescue (SAR) gabungan akhirnya menemukan Muhammad Riski, 16 tahun, remaja yang hanyut di Sungai Belawan, Kecamatan
PERISTIWA
JAKARTA Usulan kenaikan sekaligus penyamaan gaji guru menjadi Rp5 juta per bulan yang disampaikan Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana
PENDIDIKAN
MEDAN Program Rabu WalkIn Interview yang digagas Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Ketenagakerjaan terbukti membantu pencari kerja me
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam rangka peringatan Hari Jadi
PEMERINTAHAN
SOLO Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta menolak gugatan Citizen Lawsuit (CLS) terkait ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo. Putusa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli merespons hasil survei Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) yang menyebut sebagian besar peru
EKONOMI