Usut Korupsi Proyek Jalan Rp 231 M! KPK Panggil 2 Eks Bupati di Sumut dan 8 Pejabat BBPJN
MEDAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua mantan bupati di Sumatera Utara terkait pengembangan kasus dugaan korupsi proyek pe
HUKUM DAN KRIMINAL
JEMBRANA– Sebanyak 87 jemaah haji asal Kabupaten Jembrana resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci dalam acara pelepasan yang berlangsung khidmat di Gedung Kesenian Ir. Soekarno, Jembrana, Rabu pagi (21/5/2025).
Pelepasan ini dipimpin langsung oleh Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, S.E., M.M., didampingi jajaran Forkopimda dan tokoh masyarakat.
Para jemaah yang tergabung dalam Kloter Sub 71 ini berasal dari lima kecamatan di Kabupaten Jembrana, yakni Melaya, Negara, Jembrana, Mendoyo, dan Pekutatan.
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jembrana, I Gusti Komang Santika, S.Ag., M.Si., menyampaikan bahwa dari total kuota haji Provinsi Bali sebanyak 698 jemaah, 87 di antaranya berasal dari Jembrana.
Profil jemaah haji tahun ini menunjukkan keberagaman usia dan latar belakang.
Jemaah termuda berusia 32 tahun dan tertua 82 tahun, mayoritas belum pernah menjalankan ibadah haji sebelumnya.
Sebagian besar berpendidikan SD dan SLTA, dengan pekerjaan dominan sebagai pekerja swasta dan ibu rumah tangga.
Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, dalam sambutannya menyatakan, "Keberangkatan ini bukan sekadar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual yang diharapkan membawa perubahan positif bagi setiap jemaah."
Bupati juga menyerahkan bantuan dana sebesar Rp10 juta kepada panitia sebagai bentuk dukungan penuh pemerintah daerah.
Pemerintah Kabupaten Jembrana menyediakan armada transportasi berupa tiga unit bus untuk mengantar dan menjemput jemaah dari Jembrana ke Surabaya sebagai titik keberangkatan utama.
Prosesi pelepasan ditandai dengan pengalungan slayer dan penyerahan bendera identitas kepada Ketua Rombongan, Baiturrahman, yang juga menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan pemerintah dan Kementerian Agama.
MEDAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua mantan bupati di Sumatera Utara terkait pengembangan kasus dugaan korupsi proyek pe
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menjadwalkan ulang pemeriksaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sebagai saksi dalam kasus duga
NASIONAL
BANDA ACEH Polda Aceh memperkuat penegakan hukum terhadap berbagai tindak pidana di sektor jasa keuangan. Komitmen tersebut disampaikan Ir
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi II DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menyebut DPR memiliki opsi menggunakan pansus dan/atau hak a
POLITIK
JAKARTA Partai Golkar menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka men
NASIONAL
BATU BARA Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Batu Bara menggelar rapat untuk membahas dan menyusun jadwal berbagai kegiatan DPRD K
PEMERINTAHAN
JAKARTA Badan Pusat Statistik (BPS) merilis gambaran kesejahteraan masyarakat Indonesia pada 2026 yang mencakup berbagai aspek kehidupan,
NASIONAL
BINJAI Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Binjai menyosialisasikan rencana pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik (FPSS) untuk m
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Dharmayukti Karini (DYK) Daerah Aceh menggelar perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke24 di Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Rabu (7/1
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ahli digital forensik Rismon Sianipar menilai Mahkamah Konstitusi (MK) sudah tepat tidak menerima gugatan yang mempersoalkan syara
POLITIK